Terkuak, Pembahasan Raperda Reklamasi Hanya Sandiwara  (SKENARIO SUDAH DIATUR PENGEMBANG DILUAR RAPAT2 RESMI )
Di kasus korupsi Reklamasi ini memiliki berbagai macam misteri yang sulit atau bahkan tidak dapat dipecahkan kalau KPK tidak benar2 jeli dan mencoba belajar dari negara lain. Banyak sandiwara dilakukan untuk menutupi misi sebenarnya.
Proses pembahasan Raperda reklamasi Yang  Berlangsung hanya untuk mengelabui Publik,
Seorang senior penegak hukum kita menilai, proses proses pembahasan Raperda reklamasi yang ada di Dewan sebenarnya hanya sandiwara saja (kalo KPK jeli, hal seperti ini pernah terjadi beberapa kali di beberapa negara). Contohnya, walau di beberapa dokumen pembahasan menyebutkan belum adanya kesepakatan pemprov DKI Jakarta dan DPRD . Tetapi Paripurna tetap digelar, makanya jangan heran jika pernyataan mereka pun sering saling bertentangan (seperti halnya Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, walau di akhir februari ia katakan belum ada persetujuan, tapi saat Paripurna 1 Maret 2016  ia keceplosan dan katakan mengharap  Raperda itu disahkan, begitu juga Ahok ) .
Belajar dari kasus2 di negara lain, penyimpangan proses ini bisa terjadi , karena putusan2 yang diambil justru dilakukan diluar rapat2 yg resmi atau skenarionya sudah diatur pihak Swasta diluar arena yg resmi (terlihat di kasus ini antara Sunny dan Sanusi atas arahan pengembang ).
Contohnya perubahan akan kesepakatan mengenai sumbangan/kontribusi tambahan tersebut akan diatur melalui peraturan gubernur (pergub) 22 Februari 2016 , putusan ini diambil bukan dalam rapat2 resmi yang ada, justru diputuskan saat Sunny menghubungi Sanusi via Telpon (kesaksian dan sadapan Sunny pun membenarkan, putusan ini diambil tanpa melibatkan BAPPEDA, malah ia menambahkan tugas Bappeda sudah terlalu banyak, untuk itu masalah Reklamasi lebih banyak ditangani ia sendiri ).
Sayangnya KPK terlihat tidak menyadari bahwasannya dalam reklamasi ini Fungsi BAPPEDA telah banyak diambil alih Sunny dan Fungsi rapat2 resmi, telah diambil alih hubungan telpon Sunny pada Sanusi).
Menurutnya lagi, biasanya ini bisa terjadi jika sang aktor dibalik layar, sudah bisa mengamankan Eksekutif dan Pimpinan DPRD minimal setingkat pimpinan fraksi- fraksi (berdasarkan pengakuan beberapa anggota DPRD termasuklah Inggard Joshua dari Partai Nasdem, memang modus suap mengalir dari pimpinan Fraksi pendukung Reklamasi).
(SELAMATKAN NELAYAN, SIAPA LAGI YANG MEMBELA TANGIS MEREKA SELAIN KITA? )
NEGERI INI BUKAN PECUNDANG
