Berita yang berjudul Anies Baswedan : Prabowo "Nggak Nyambung" di kompas.com yang mempermasalahkan jawaban Prabowo atas pertanyaan Djokowi tentang DAU dan DAK di acara Debat Capres menggelitik saya. Maklum omongan orang ‘pinter’ kan ya sangat menarik untuk dibahas to? apalagi berita tersebut di share dan dikomentari begitu banyak pembaca.
Saya pun mencoba memutar ulang acara debat capres ke dua melalui you tube, bahkan sampe’ mengulang beberapa kali agar tak salah denger sekaligus mengerti apa yang dmaksudkan dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan kedua kandidat presiden itu.
Djokowi : “……………. Bagaimana pandangan Bapak tentang DAU dan DAK… ?”.
Prabowo : “…DAU dan DAK, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus harus kita tingkatkan untuk daerah daerah, itu dapat kita lakukan kalau penghasilan negara tambah……”
Jawaban Prabowo pun dipermasalahkan oleh Anies Bawesdan :
"Ditanya Jokowi tentang DAU, DAK, Prabowo malah jawab soal besaran APBN. Nggak nyambung itu”.
Ya nyambung ...menurut saya, karena jawabannya ditinjau dari sudut yang berbeda yaitu sumber dananya. Karena DAU dan DAK merupakan anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN) yang sumber biayanya dari pendapatan negara sehingga untuk besar kecilnya alokasi tergantung pada penghasilan negara.
Masalah sambung menyambung tersebut, coba sekarang ambil contoh yang sederhana saja, misal kalo kita bertanya pada seorang calon penumpang kereta api :
“Bagaimana pandangan anda tentang kereta api?”
Jawaban 1 : “Gerbongnya bagus bagus karena setiap gerbong ada AC nya…”.
Jawaban 2 : “Sekarang enak pelayanannya meningkat salah satunya beli karcis dengan cara online….”
Semua jawaban tersebut bagaimana? nyambung kan, meski sudut tinjauannya berbeda disebabkan pertanyaannya terlalu umum atau kata orang kurang specifik lah.
Selanjutnya Anies berpendapat, bagaimana kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat bisa konsisten sampai ke level pemerintah daerah jika tidak ada strategi pengelolaan melalui DAU dan DAK.
“….masih dalam soal DAU dan DAK, ……., yakni dengan memainkan peran politik anggaran agar pemerintah daerah mentaati kemauan pemerintah pusat tanpa mengganggu otonomi daerah……”
"Itu sebenarnya hal standar. Semua orang yang berhubungan dengan pemerintah seharusnya sih tahu," ucap Anies
Apakah itu standar ? karena selama ini konsep untuk peran pengalokasian DAU dan DAK yang merupakan dana TP adalah untuk membantu pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan juga untuk percepatan realisasi Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat di Daerah termasuk pemberian kewenangan pada Pemda setempat untuk melaksanakan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan termasuk DAK yang merupakan anggaran yang bersifat specifik peruntukannya.
Berarti konsep peran politik anggaran yang bersumber dana dari DAU dan DAK merupakan konsep Pak Djokowi dan Tim nya. Kalau Pak Prabowo dan Tim nya tetap menggunakan konsep selama ini telah dilaksanakan, apa wajib menjawab sesuai konsep dan keinginan Pak Djokowi dan Tim nya? .... berarti nggak nyambung kah ?
Oleh karena itu, apa yang disimpulkan Anies Baswedan dalam kontek pertanyaan dan jawaban Calon Presiden sebagai ‘nggak nyambung’, menurut pendapat saya adalah’ ngawur’.
(mohon maaf ada banyak singkatan dalam tulisan ini…maklum sekarang lagi trend).
Suwun.