Kabar diamankannya puluhan tenaga kerja asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kembali menyeruak. Kali ini datang dari Provinsi Banten. Diamankannya 70 pekerja kasar asal daratan Tiongkok itu, melengkapi deretan penangkapan serupa di beberapa daerah lainnya. Ada apa dengan pekerja Tiongkok. Benarkah mereka tengah melakukan ekspansi dengan tujuan politis, ataukah sekedar pekerja biasa yang tengah mencoba mencari peruntungan di negeri orang, atau bahkan mungkin korban perdagangan manusia (human trafficking)?
Jauh sebelum gelaran Pemilihan Presiden 2014, isu banjirnya tenaga kerja asal Tiongkok sudah merebak. Sebagian menduga hal itu hanyalah black campaign untuk menjatuhkanpasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Tudingan pembuat kampanye negative itu pun dialamatkan kepada para pendukung pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.
Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden RI ke 7, itu itu bukannya reda tetapi justru semakin menjadi-jadi. Terlebih setelah pertemuan Jokowi dengan Presiden RRT Xi Jinping. Komitmen para pengusaha Tiongkok untuk menanamkan modalnya di Indonesia, disambut dengan cibiran sinis. Demikian juga dengan target Jokowi untuk mendatangkan 10 juta wisatawan ke Indonesia. Mereka menuding dua hal itu hanya tipuan untuk menutupi maksud sesunguhnya yakni membanjiri Indonesia dengan tenaga kerja asal Tiongkok.
Entah kebetulan atau memang disengaja, sejak itu juga mulai banyak pemberitaan terkait kehadiran tenaga kerja asal Tiongkok di Indonesia. Ekspose adanya tenaga kerja Tiongkok di proyek pembangkit listrik di Cilacap, proyek pabrik semen di Pandeglang dan lain-lain, mendominasi media-media medioker. Sementara media arus utama, terutama online seperti kompas.com, detik.com, tempo.co dan lainnya cenderung “menahan diri” terkait isu sensitif tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri pernah membantah isu bahwa Indonesia kebanjiran tenaga kerja asal Tiongkok. Menurut Hanif, berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja asal Tiongkok setara dengan jumlah pekerja asing dari negara lainnya yang bekerja di Indonesia. Selengkapnya baca: kompas.com
Namun fakta adanya “banjir” tenaga kerja asal Tiongkok tetap tidak bisa ditutupi. Penangkapan 35 pekerja Tiongkok di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang tengah bekerja di proyek PLTU Sambelia, penangkapan terhadap 11 tenaga kerja asal Tiongkok di mes pekerja Shino Hydro, kontraktor Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kariangau di jalan Soekarno-Hatta Km 13 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara sampai penangkapan terhadap 4 pekerja asal Tiongkok di “depan hidung” Presiden Jokowi yakni di Bandara Halim Perdanakesuma dan terakhir penangkapan di Banten, hanyalah beberapa fakta adanya “banjir” tenaga kerja asing khususnya asal Tiongkok, yang sulit untuk dibantah lagi.
Dari hasil pemeriksaan petugas, umumnya mereka tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan. Bahkan dalam kasus di Banten, mereka juga tidak membawa dokumen perjalanan lintas batas negara seperti paspor. Mirisnya lagi, mereka bukan tenaga kerja skill, dengan kemampuan tertentu yang nantinya akan melakukan transfer teknologi kepada tenaga kerja lokal. Mereka hanya pekerja biasa, pekerja serabutan alias tenaga kerja kasar.
Tidak salah bagi mereka yang sinis lantas bersuara untuk apa ada proyek, ada investasi, kalau semuanya dikerjakan oleh tenaga kerja asal investor tersebut? Apa manfaatnya bagi (pekerja) Indonesia? Sementara jutaan pekerja Indonesia masih antri menunggu adanya lapangan pekerjaan, pemerintah malah membiarkan kehadiran tenaga kerja asing!
Saat membuka acara Hari Koperasi Nasional ke-69 di Jambi, Presiden Joko Widodo mengatakan kita sudah tidak bisa mengeluh jika tenaga kerja asing berbondong-bondong masuk Indonesia karena penerapan ekonomi global sudah diteken 11 tahun lalu dan mulai diberlakukan sejak enam bulan lalu. Apa dasarnya? Apakah Tiongkok termasuk dalam perdagangan bebas ASEAN? Apakah RRT termasuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)? Jika pun ada perjanjian khusus (bilateral), apakah sedemikian telanjangnya pasar kita sehingga kita tidak (boleh) memiliki proteksi lagi?
Jadi apa yang sebenarnya terjadi terkait banjirnya para pekerja asal Tiongkok itu? Ada beberapa kemungkinan. Pertama mereka hanyalah pekerja biasa. Seperti juga beberapa pekerja Indonesia yang memasuki negara lain (terutama Malaysia) untuk mencari kerja secara ilegal, sangat mungkin apa yang dilakukan para pekerja asal Tiongkok itu juga sama. Artinya mereka tidak memiliki motif lain kecuali mencari nafkah karena di negara asalnya susah mendapatkan pekerjaan.
Kemungkinan kedua, mereka korban perdagangan manusia. Namun kemungkinan adanya human trafficking dalam kasus ini sangat kecil. Meski sarana dan prasarana yang disediakan perusahaan kurang layak, namun mereka digaji sangat tinggi. Menurut Kasubdit I Indag Ditkrimsus Polda Banten AKBP Dani Arianto para tenaga kerja asal China itu dibayar Rp 15 juta per bulan padahal pekerja Indonesia dengan kualitas setara hanya digaji Rp 2-3 juta per bulan. di sini
