Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di acara HUT partainya yang ke-50, benar-benar segar karena mampu menjungkirbalikkan ramalan sejumlah pengamat. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya, (akhirnya) mengakui, Megawati tidak bisa ditekan-tekan dalam menentukan dan mengumumkan calon presiden (capres).
"Urusan gue," tegas Megawati ketika berbicara tentang capres yang akan diusung PDIP. Megawati mengingatkan kadernya tentang hak prerogatif yang dimandatkan kongres pratai kepada dirinya.
Dari beberapa pernyataan Megawati utamanya terkait capres, sebenarnya mudah untuk menebak siapa capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan secara gamblang Megawati menyebut role model kepemimpinan ke depan adalah dirinya: perempuan, cantik, dan pintar.
Saat ini Ketua DPR Puan Maharani menjadi satu-satunya tokoh perempuan yang namanya diperhitungkan di pentas Pilpres 2024. Elit PDIP pun terang-terangan telah menunjukkan dukungannya kepada Puan.
Lantas mengapa Megawati masih menyembunyikan nama capres pilihannya?
Pertama, tradisi. Di setiap gelaran elektoral baik pilkada maupun pilpres, Megawati selalu mengumumkan nama calon yang akan diusung di menit-menit akhir. Terlebih untuk Pilpres 2024, PDIP bisa mengusung calon tanpa berkoalisi dengan partai lain.
Kedua, antisipasi kader mbalelo. Hampir semua partai politik mengalami turbulensi ketika mengumumkan kandidat yang akan diusung. Bukan hanya untuk pilpres. Di tingkat pilkada juga sering terjadi tsunami kader yang hengkang karena tidak sependapat dengan jagoan yang diusung partainya.
Dengan mengumumkan capres di menit akhir pendaftaran di KPU, maka gejolak tersebut dapat ditekan.
Ketiga, mengunci calon. Jika diumumkan sekarang, maka kemungkinan ada kader PDIP yang lompat pagar karena iming-iming partai lain, sangat terbuka. Terlebih, seperti disinggung Megawati, ada partai yang justru sudah mencalonkan kadernya.
Jika waktunya sudah mepet, dan koalisi di luar PDIP sudah terbentuk, maka kecil peluang bagi kader PDIP yang kebelet nyapres, mendapat perahu. Dengan demikian kemungkinan terjadinya gejolak di internal partai dapat diminimalisir.
