Mengapa Presiden Jokowi kembali mengungkit keberadaan Tap MPRS Nomor VVVIII/1967? Apa urgensi politiknya? Bukankah hanya akan menimbulkan perdebatan panjang tanpa akhir yang sangat-sangat kontraproduktif dengan upaya pemerintah meredam gejolak ekonomi di tengah ancaman resesi global?
Kita berharap, pernyataan Jokowi sekedar "pengantar" seremoni pemberian gelar kepahlawanan tahun 2022. Sebab jika sampai meletupkan kembali perdebatan di tengah masyarakat, potensi kegaduhannya bisa lebih besar dibanding tahun 2003 dan 2012.
Jangan sampai isu-isu yang sudah selesai dan adem, diungkit kembali untuk tujuan-tujuan berbeda. Sudah saatnya bangsa ini  terbebas dari beban masa lalu, dan menggunakan segenap energinya demi mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Tidak tersekat-sekat dalam pemikiran sempit segelintir elit politik yang gemar memanipulasi fakta melalui tebaran retorika agitatif demi mencapai tujuan kelompoknya saja.
