Permintaan maaf yang disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab karena belum optimal dalam penanganan PPKM Darurat. Menurut politisi PKB Luqman Hakim, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate juga wajib meminta maaf.
"Menkominfo termasuk yang harus meminta maaf karena mestinya dia yang bertanggungjawab atas buruknya komunikasi publik pemerintah," ujar Luqman Hakim.
Menteri lain yang dianggap perlu meminta maaf menurut Luqman, adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehetan Budi Gunadi Sadikin, menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Seperti diketahui meski telah diberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali serta beberapa daerah lain, namun penyebaran vius Conid -19 yang didominasi varian Delata masih belum terkendali. Hal itu tampak dari masih tingginya angka positif harian yang mencapai rerata di atas 50 ribu kasus. Penurunan jumlah positif dalam dua hari terakhir diduga karena rendahnya pemeriksaan spesimen, bukan karena sudah terkendali.
Mari kita lihat datanya.
- 14 Juli tercatat 54.517 kasus hasil dari pemeriksaan 240.742 spesimen.
- 15 Juli 56.757 kasus dari 249.059 spesimen,
- 16 Juli 54.000 lasus dari 258.532 spesimen
- 17 Juli 51.925 kasus dari 251.392 spesiemen
- 18 Juli 44.721 kasus dari 192.918 spesimen
- 19 Juli 34.257 kasus dari 193.437 spesimen    Â
Jika melihat data di atas maka positivity rate masih di atas 20 persen kecuali di tanggal 19 Juli. Angka kematian harian juga masih di kisaran 1000 jiwa. Bahkan hari ini mencapai 1.338 jiwa. Jawa Timur menyumbang 359 kematian diikuti Jawa Tengah 278 kematian dan DKI Jakarta 250 kematian akibat Covid-19.
Kita sepakat, para pejabat publik perlu meminta maaf manakala pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Permintaan maaf bukan hanya tindakan ksatria, namun juga sebentuk pengakuan masih adanya kekurangan. Oleh karenanya perlu diperbaiki.
Contohnya buruknya komunikasi antar pejabat dapat dilihat dari kasus wacana vaksin berbayar hingga, perpajangan PPKM Darurat hingga sebutan darurat militer.
Masyarakat dibingungkan dengan narasi yang dilontarkan para pejabat sampai-sampai Presiden Joko Widodo memberikan peringatan kepada anggota kabinetnya. Menurut Presiden, jangan sampai masyarakat frustrasi akibat buruknya komunikasi publik para pejabat.
Kita pun mempertanyakan di mana Kominfo ketika lontaran pejabat dibantah oleh pejabat lainnya. Sebagai contoh, darurat militer yang dilontarkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dibantah Kantor Staf Kepresidenan.
