Presiden Joko Widodo menanggapai kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang memberi gelar The King of Lip Service dengan santai. Jokowi hanya mengingatkan tentang budaya sopan santun dan ketatakramaan.
Hal yang sama ditunjukan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin setelah diberi julukan The King of Silent. Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menyebut wapres sama sekali tidak marah. Baidlowi  memastikan wapres bukan tipe tokoh yang marah ketika dikritik. Belum diketahui reaksi Ketua DPR Puan Maharani yang mendapat julukan The Queen of Ghosting.
Setelah aksi BEM UI, kini semakin marak penyematan "gelar" terhadap Jokowi. Di antaranya datang dari Aliansi Mahasiswa UGM yang memberi ucapan selamat kepada Presiden Jokowi sebagai juara umum Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan. BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  yang memberi julukan The King of Pura-Pura.
Bahkan Aliansi Universitas Muhammadiyah Satu mendesak Jokowi -- Ma'ruf mundur karena dinilai telah gagal. Terakhir BEM Keluarga Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) melalui unggahan di akun Instagram memberi julukan kepada wapres sebagai The King of Silent.
Ketidakpercayaan mahasiswa hingga memberikan gelar satire dipicu oleh sikap Presiden Jokowi yang dianggap membiarkan terjadinya sikap represif terhadap aksi mahasiswa. Alasan lainnya, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) melalui revisi UU Tipikor padahal Jokowi pernah mengatakan akan memperkuat lembaga antirasuah tersebut. Serta pengesahan Ommnibus Law Cipta Kerja yang dinilai sarat kepentingan oligarki padahal mendapat penolakan berbagai elemen terutama buruh dan mahasiswa.
Sikap presiden dan wapres  yang tidak marah menghadapi kritik layak mendapat apresiasi. Harus ada kesepahaman bersama bahwa kebebasan berpendapat, termasuk kritik, adalah hal yang fundamental dalam sebuah negara demokrasi. Tanpa kebebasan tidak ada demokrasi.
Oleh karenanya kita berharap orang-orang di sekitar presiden dan wapres juga memiliki sikap yang sama. Sikap tersebut tidak perlu ditunjukan dengan mengundang makan siang para pengkritiknya. Hal yang paling penting adalah menghilang buzzer dan influencer.
Jika memang sudah tidak ada, berarti sudah sejalan dengan sikap presiden dan wapres. Biarkan masyarakat menilai secara fair apakah kinerja pemerintah sudah baik, ataukah seperti yang disuarakan para pengkritiknya. Jika percaya masyarakat sudah cerdas mestinya tidak perlu ada polesan melalui influencer dan buzzer. Jika ada anggaran miliaran rupiah bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif dibanding hanya untuk membiayai pencitraan.
Kita berharap ke depan tidak ada lagi bullying hingga doxing terhadap orang-orang yang sedang berbeda pendapat. Pemerintah melalui aparat di bawahnya harus memastikan tidak ada lagi peretasan akun-akun sosial media atau nomor telepon pihak-pihak yang sedang tidak sejalan dengan pemerintah.
Kita mendorong mahasiswa untuk terus bersuara. Saat ini diam bukanlah pilihan terbaik. Kita merasa bahwa keadilan yang dicita-citakan sepertinya tidak lagi menjadi tujuan pembangunan. Kolusi dan nepotisme atas dasar imbal jasa serta korupsi sedemikian masif dan sialnya orang-orang yang terbukti memiliki integritas disingkirkan.
Namun kita pun meminta para mahasiswa bisa menghadirkan fakta-fakta yang lebih membumi dan komprehensif di dalam memberikan kritik sehingga bernar-benar bergizi dan tidak mudah dipatahkan serta lepas dari tudingan adanya kepentingan politik praktis. Bahwa ada pihak yang memanfaatkan secara politik, tidak boleh mengendorkan semangat perjuangan untuk memperbaiki kondisi bangsa ini yang tidak sedang baik-baik saja.
