Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono turun langsung menghadapi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dalam video pernyataannya, SBY beberapa kali menyebut langsung nama mantan Panglima TNI tersebut.
SBY menuturkan ada gerakan pengambil-alihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). Terhadap hal itu, dengan suara bergetar SBY mengatakan, "Kepada orang luar yang punya mabisi untuk merebut dan membeli partai demokrat saya katakan dengan jelas dan tegas Partai Demokrat not for sale. Meski partai tidak kaya raya dari segi materi, kami tidak tergiur dengan uang Anda, berapa pun besarnya"
Secara pribadi saya sangat yakin, bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," tegas SBY melalui video.
SBY juga menyoroti pernyataan Mensesneg Pratikno yang menyebut persoalan yang terjadi di Demokrat hanya persoalan internal sehingga istana tidak akan membalas surat klarisikadi kepada Presiden Jokowi yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut Presiden RI ke-6 itu, dari segi logika dan akal sehat, dari laporan dan kesaksian kader yang merasa dijebak, termasuk pelibatan aktif dan langsung dari kepala staf presiden Moeldoko, nyata sekali GPK PD bukan hanya masalah internal tetapi ada unsur eksternal dan untsur eksternal itu paling tidak pejabat penting di pemerintahan.
Seperti diketahui, setelah tudingan adanya upaya untuk mendongkel kepemimpinan AHY, dalam beberapa kesempatan Moeldoko telah membantah dan menyebut dirinya hanya ngopi-ngopi dengan para kader Partai Demokrat yang datang padanya.
Mengapa SBY turun tangan langsung menghadapi Moeldoko? Apakah ini sinyal, GPK PD masih terus berlangsung dan semakin membahayakan posisi AHY?
Kemungkinan itu sangat terbuka, meski seperti dikatakan SBY para ketua DPD dan DPC yang memiliki hak suara dalam Munas maupun Munaslub, telah memberikan surat pernyataan kesetiaan kepada kepemimpinan AHY, namun turunnya tokoh-tokoh senior dan mantan pendiri untuk mendukung GPK PD, cukup mengkuatirkan.
Jika Marzuki Alie, Max Sopacua dan didukung "pihak eksternal" bergerak dengan iming-iming yang lebih menggiurkan, bukan mustahil sejumlah pengurus akan membelot. Manakala hal itu terjadi, maka seberapa pun kuat AHY akan tumbang juga.
Ingat, ketika terjadi dualisme kepemimpinan, sekali pun legitimasi kubu yang satunya kurang meyakinkan, dapat dipastikan nasib Demokrat AHY di ujung tanduk. Sebab pada akhirnya penentu kepengurusan mana yang diakui dan bisa mengikuti kontestasi elektoral, termasuk pemilu dan pilpres, sangat tergantung surat dari Kementerian Hukum dan HAM.
