Di tengah kecemasan masyarakat melihat sebaran virus korona atau Covid-19 yang kian masif, pemerintah justru mewacanakan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kini telah diberlakukan di sejumlah daerah. Lalu akan sampai kapan kita dalam dicengkeram pagebluk ini?
Relaksasi PSBB diwacanakan oleh Menko Polhukam Mahfud Md sebagai jawaban atas keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan di selama penerapan PSBB.
"Kita tahu ada keluhan ini, sulit keluar, sulit berbelanja, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," ujar Mahfud melalui akun Instagram.
Menurut Mahfud, jika diberlakukan relaksasi PSBB maka akan ada sejumlah pelonggaran semisal rumah makan boleh buka, orang boleh belanja dengan protokol tertentu.
Kita paham, tugas pemerintah, salah satunya, adalah tidak mempersulit masyarakat dalam segala hal, apalagi terkait pemenuhan kebutuhan paling dasar. Tetapi adalah juga tugas pemerintah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warganya.
Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, wacana relaksasi PSBB sebagai jawaban atas kesulitan masyarakat bukan hanya tidak tepat tetapi juga akan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat itu sendiri.
Sebab, saat PSBB seperti sekarang ini saja masyarakat masih banyak yang terang-terangan melanggar apalagi jika kemudian dilonggarkan. Tidak ada jaminan juga setelah releksasi masyarakat tidak akan mengeluh lagi.
Inti persoalannya ada pada kebijakan pembatasan sosial, terutama PSBB, memang menyusahkan masyarakat dan memberikan dampak negatif terhadap semua sendi kehidupan, terutama ekonomi. Banyak yang terkekang, tidak bebas menjalankan ibadah keagamaan hingga kehilangan usaha dan pekerjaan.
Tetapi ini adalah konsekuensi yang harus diterima akibat pandemi. Tidak ada cara lain agar kita bisa mengatasinya karena belum ada vaksin untuk menyembuhkan.Â
Belum ditemukan cara yang tepat untuk menghentikan sebaran virus korona, selain pembatasan sosial dan menjaga jarak aman (physical distancing) antar manusia.
Kebijakan relaksasi akan dianggap sebagai bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dalam memerangi pandemi. Mari kita lihat lagi alur hingga keluar kebijakan PSBB.
