Ketegasan Jokowi dan Kritik terhadap Jubir Prabowo

Penjelasan Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui tulisan di Kompasiana, semakin menjauhkan kita dari "postur ideal" seorang menteri pertahanan. Terlebih jika mengingat sebelumnya dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam debat capres, Prabowo begitu bergelora jika sudah menyangkut nasionalisme dan kedaulatan negara.

Mengapa sekarang, ketika memegang posisi kunci pertahanan justru "lembek" ketika ada yang mengklaim wilayah NKRI? Dalih bahwa perairan yang diklaim China "hanya" wilayah hak berdaulat Indonesia, hanya zona ekonomi eksklusif (ZEE), bukan kedaulatan penuh sungguh menyesatkan.

Ingat, klaim Natura Utara dilakukan China salah satunya berdasar relevant waters. Artinya China menggunakan titik terluar daratan untuk menentukan batas lautnya di luat hukum internasional karena menggunakan dalih perairan terkait, sesuai kepentingannya. Di sisi lain, penetapan ZEE juga ditarik dari batas daratan terluar.

Jika ZEE "tidak dianggap" sepenting teritorial (hak penguasaan penuh), sehingga demi "negara sahabat" kita harus "cool" sungguh ini pembelokkan pemahaman yang serius.    

Jalan sunyi seperti yang dimaksud Dahnil, tentu kita pun paham dan tidak perlu juga diumbar karena menyangkut strategi pertahanan yang menjadi rahasia negara. Oleh karena agar sejalan, jangan pula mengeluarkan pernyataan yang "mematahkan" gelora anak-anak bangsa.

Dalih bahwa pernyataan itu keluar karena "ditodong" pertanyaan mendadak (doorstop) kian menjauhkan respek kita. Pemimpin harus selalu siap, dalam kondisi apa pun. Jika kemudian dikaitkan dengan pemahaman umum  bahwa jawaban pertama ketika mendapat pertanyaan mendadak adalah jawaban yang sebenar-benarnya, jujur, maka  kita bisa bertanya apakah memang demikian itu sikap Prabowo yang sesungguhnya?

Kita justru mengapresiasi pernyataan  Menko Polhukam Mahfud MD  yang menolak menegoisasikan Natuna dengan China karena wilayah itu mutlak milik Indonesia.  

Demikan juga yang dikatakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana bahwa Indonesia harus menolak penyelesaian melalui diskusi karena klaim China tidak memiliki dasar. Jika dirundingkan, maka akan merusak posisi yang menguntungkan Indonesia setelah adanya putusan arbitrase.  

Ketegasan dalam hal mengamankan kedaulatan bukan berarti, tidak sebangun dengan, deklarasi perang terhadap negara lain. Oleh karenanya ketegasan tidak perlu dikompromikan dengan hal-hal lain semisal persahabatan atau investasi. Bukankah sahabat yang baik tidak akan mencuri di rumah kita?

Salam @yb