Aksi coast guard China mengawal nelayan dari negaranya dan mengusir nelayan Indonesia sebagai tindak lanjut klaim atas wilayah Natuna, membuka tabir lain. Benarkan Susi Pudjiastuti lengser dari kursi menteri Kelautan dan Perikanan akibat tekanan negara-negara yang nelayannya suka mencuri ikan di perairan Indonesia, termasuk China?
Ketegasan dan keberanian Susi Pudjiastuti selama memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat fenomenal dan diakui banyak pihak. Penenggelaman kapal pencuri dan pelarangan penggunaan jaring cantrang (hasil modefikasi pukat harimau/trawl) dan larangan menangkap benih ikan, terutama benih udang (benur) lobster untuk menjaga kesinambungan dan kelestarian laut, adalah tiga program andalannya.
Dampak dari kebijakan itu membuat laut Indonesia kembali penuh ikan dan industri perikanan negara tetangga yang mengandalkan ikan hasil curian dari perairan Indonesia, gulung tikar.
Namun kebijakan itu bukan tanpa tentangan dari dalam negeri. Salah satunya ketika nelayan di pesisir Jawa melakukan protes terhadap larangan penggunaan cantrang. PKB melalui sayap politiknya, Gerang Tani dan Nelayan, menekan pemerintah agar mencabut kebijakan tersebut. Presiden Joko Widodo akhirnya memerintahkan Susi untuk melakukan moratorium pelarangan cantrang setelah ribuan nelayan mendatangi istana.
Dari gambaran sekilas tersebut, tidak mengherankan jika kita cukup terkejut ketika nama Susi terpental dari kabinet periode kedua Jokowi. Banyak spekulasi beredar, termasuk kemungkinan Susi sering melangkah sendiri sehingga "berbenturan" dengan visi-misi presiden.
Ada juga spekulasi yang menyebut jika diberi kesempatan lagi, Susi akan menjadi tokoh dengan elektabilitas tinggi sehingga mengancam beberapa kader partai yang sedang dielus untuk Pilpres 2024.
Namun terjadinya beberapa "insiden" di laut setelah kemudi KKP dinahkodai Edhi Prabowo, dapat melahirkan spekulasi baru. Awalnya silang-pendapat terkait rencana KKP membuka kembali ekspor baby lobster ke Vietnam. Susi mendapat dukungan publik ketika secara terbuka mengkritik wacana yang digagas Edhi Prabowo.
Meski sempat mendapat "dukungan" Jokowi, namun hingga saat ini rencana membuka kembali kran ekspor benih lobster masih dalam "pengkajian". Terlepas bagaimana akhirnya, yang pasti sampai titik sekarang ini, Susi berhasil menghentikan wacana ekspor benih lobster.
Tetapi hanya beberapa hari setelah isu ekspor benih lobster reda, muncul peristiwa yang cukup menghebohkan ketika kapal-kapal penjaga pantai RRC memasuki perairan Natuna. Mereka tidak hanya mengawal nelayan dari negaranya untuk mencuri ikan di perairan Indonesia, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal nelayan Indonesia.
Menurut Herman, ketua kelompok nelayan di Natuna, kehadiran coast guard China, hanya berjarak satu minggu setelah Susi meninggalkan KKP. Apakah hal itu terkait kebijakan Edhi Prabowo yang tidak ingin seagresif Susi dalam memburu dan menenggelamkan kapal pencuri ikan? Â
Seperti diketahui, China sudah lama mengklaim Natuna bagian dari wilayahnya berdasarkan nine dash line (sembilan garis putus) yang dibuat sepihak berdasar luas wilayah yang pernah dikuasai Dinanti Ming (1368 -- 1644). China berdalih, sejak dulu Natuna merupakan wilayah tangkap ikan nelayan negaranya.
