Mengejutkan! PDI Perjuangan melepas posisi triumvirat alias menteri yang menjadi penguasa ketika presiden dan wakil presiden berhalangan. Posisi tiga menteri  yang dipegang juga tidak terlalu strategis.
Triumvirat adalah posisi tiga menteri strategis yakni Dalam Negeri, Luar Negeri dan Pertahanan. Pada periode 2014-2019, PDIP menempatkan dua kadernya di posisi tersebut yakni Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri dan Ryamizard Ryacudu yang memangku posisi Menhan.
Posisi Menhan kini ditempati Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto sedang Mendagri dipegang Jenderl Pol Tito Karnavian. Jabatan Menlu tetap diemban Retno Marsudi.
Dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang baru saja diumumkan Presiden Joko Widodo, PDIP mendapat jatah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipercayakan kepada Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial yang dijabat Juliari Batubara serta Menteri Hukum dan HAM yang kembali diserahkan kepada Yasona Laoly serta Sekretaris Kabinet yang juga kembali dijabat Pramono Anung.
Meski bukan kader langsung, beberapa nama dalam KIM juga masih bisa dikaitkan dengan PDIP seperti Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmavati.
Nama terakhir merupakan istri Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, kader tulen PDIP yang juga mantan  menteri Koperasi dan UKM.
Tetapi PDIP juga kehilangan kementerian BUMN yang dikenal "basah" setelah Rini "pembawa tas Megawati" Sumarno diganti Erick Thohir.
Apakah ini bentuk kompromi ataukah kekalahan pamor Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? Sebab bukan hanya kehilangan menteri anggota triumvirat dan kementerian empuk, juga tidak ada anggota keluarga Megawati di dalam KIM. Nama Prananda Prabowo maupun Puti Guntur Soekarno tidak masuk. Padahal di kabinet sebelumnya, Puan Maharani memegang Menko PMK.
Terkait posisi menteri trumvirat, bisa dijelaskan sebagai bentuk keyakinan PDIP tidak akan ada gejolak luar biasa yang memaksa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin "berhalangan".
Keyakinan PDIP bisa dipahami mengingat koalisi pemerintah sangat kuat karena tinggal PKS, PAN dan Demokrat yang berada di luar. Dengan kekuatan 148 kursi di DPR, oposisi tidak memiliki daya tekan yang kuat terhadap pemerintah. Artinya, dapat dipastikan, seluruh kebijakan pemerintah akan dengan mudah disetujui oleh mayoritas anggota DPR.
Tetapi sulit mengingkari adanya kompromi (baca: pengorbanan) yang dilakukan Megawati. Jika didasarkan pada kader murni, permintaan Megawati agar PDIP mendapat kursi di kabinet lebih banyak dibanding partai lain yang disampaikan saat kongres di Bali beberapa waktu memang terpenuhi.
