Presiden Joko Widodo memastikan Jaksa Agung periode mendatang tidak berasal dari partai politik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun memberikan reaksi tak terduga.
Seperti  diketahui posisi Jaksa Agung periode 2019-2024 sempat menjadi polemik, terutama antara PDI Perjuangan dengan Nasdem. Beredar kabar, Surya Paloh menghendaki posisi Jaksa Agung tetap diberikan kepada Nasdem.
Namun PDIP memiliki pandangan berbeda. Jika tidak diisi kadernya, PDIP meminta Jaksa Agung berasal dari internal Kejaksaan. Jika pun dari luar, harus nonparpol. Meski tidak terang-terangan, tetapi keinginan PDIP sepertinya sejalan dengan rumor yang berkembang selama ini jika posisi Jaksa Agung dimanfaatlkan untuk "merekrut" kader Nasdem, terutama para kepala daerah dengan "ancaman" kasus hukum.
Rumor ini pernah dicuatkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief ketika Wali Kota Manado yang juga pengurus Demokrat, GS Vicky Lumentut pindah ke Partai Nasdem, bersama Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara dan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagouw.
Kala itu Vicky sempat dipanggil Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado tahun 2014. Setelah dua kali menjalani pemeriksaan tiba-tiba beradar video Surya Paloh mengenakan jaket Partai Nasdem ke Vicky.
Keputusan Jokowi tidak akan mengisi posisi Jaksa Agung dari parpol menjadi kemenangan bagi PDIP. Meski mengaku tidak mempersoalkan dan Nasdem tetap akan loyal, tetapi Surya Paloh  tidak dapat menyembunyikan kegusarannya.
Hal itu terlihat ketika Surya Paloh "menantang" Presiden Jokowi untuk mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo tanpa menunggu pelantikan kabinet baru jika memang tidak puas dengan kinerjanya. "Kalau presiden mau ubah, jangankan tunggu sebulan lagi, kalau hari ini mau diganti memang kenapa?" ujar Surya Paloh.
Surya Paloh juga menepis anggapan jika Jaksa Agung nonparpol akan lebih baik. Menurutnya, belum tentu, bahkan bisa lebih bobrok juga.
Sepintas, keputusan Presiden Jokowi mengisi posisi Jaksa Agung dari kalangan nonparpol, dapat menyelesaikan polemik PDIP dengan Nasdem. Tetapi sesungguhnya, percikan itu justru membesar, bahkan akan menjadi bara jika Jokowi kembali mengabaikan Nasdem dengan mengakomodir masuknya Partai Gerindra ke jajaran kabinet mendatang.
Surya Paloh sudah terang-terangan menabuh genderang perlawanan dengan mengajakan Golkar, PKB dan PPP. Jika Jokowi membuka pintu untuk Gerindra seperti diinginkan PDIP, akan muncul dua faksi di lingkar pendukung Jokowi. Jika pun Jokowi dapat meredam Golkar, PKB dan PPP, kekecewaan Surya Paloh tetap harus diperhitungkan karena berpotensi mengganggu soliditas pendukung Jokowi -- Ma'ruf.
Salam @yb
