Sebab dengan sistem sistem multipartai, tidak ada jaminan presiden didukung koalisi mayoritas di legislatif. Hasil Pilpres 2004 dan 2014 sudah menunjukkan hal itu di mana pemenangnya bukan berasal dari koalisi mayoritas di DPR dan MPR.
Jika mengacu pada Orde Baru, GBHN disusun setiap lima tahun sekali. Tentu saja isi GBHN sangat tergantung pada suara mayoritas di MPR. Dari perspektif ini maka jika presiden tidak didukung mayoritas di MPR, sangat mungkin isi GBHN tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan visi misi dan program kerja presiden.
Presiden akan tersandera oleh GBHN dan posisinya menjadi seperti mandataris MPR. Padahal presiden dipilih langsung oleh rakyat dan sangat mungkin pilihan itu didasarkan pada program kerja yang ditawarkan saat kampanye. Â
Salam @yb
