Apakah tidak bertentangan dengan prinsip hak prerogatif Presiden? Justru ini implementasi dari hak tersebut sepanjang tidak ada tekanan. Artinya Jokowi hnaya mendelegasikan sebagian haknya demi kepentingan yang lebih luas.
Apakah kelak tidak akan merecoki, bahkan menyandera Presiden Jokowi? Hal itu hanya soal teknis. Sebab kewenangan atas menteri yang direkomendasikan Prabowo sepenuhnya tetap ada di tangan Presiden. Sama seperti menteri-menteri di kabinet saat ini yang berasal dari partai pendukung.Â
Jika menteri bersangkutan tidak bekerja sesuai garis kebijakannya, Jokowi bisa mereshuffle dan meminta gantinya pada Prabowo sebagaimana ketika Jokowi meminta Golkar menyiapkan pengganti Menteri Sosial Idrus Marham yang saat itu tersandung kasus korupsi. Â
Tentu tidak ideal. Tetapi harus dipahami, kondisi saat ini memang tidak tepat untuk membentuk kabinet zaken atau model kabinet ideal lainnya. Ada persoalan yang lebih penting dan krusial yakni persatuan nasional. Bahwa pilpres yang kita anut menggunakan asas suara terbanyak sebagai pemenang, ya.Â
Tetapi banyaknya daerah yang dimenangkan Prabowo (berdasar quick count) juga harus menjadi perhatian serius dan menjadi bagian dari model penyelesaian yang ditawarkan.
Salam @yb
