Presiden Joko Widodo kembali membuat kebijakan populis di tahun politik. Setelah mengalokasikan triliunan rupiah untuk dana kelurahan mulai 2019, kini pemerintah mengubah status Jembatan Suramadu menjadi non-tol sehingga non-tarif alias gratis.
Keputusan Presiden disambut gembira warga Madura yang selama ini memanfaatkan jembatan yang dibangun sejak Presiden Megawati Soekarnoputri dan diselesaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Salah satu alasan utama penggratisan Jembatan Suramadu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura. Terlebih selama ini angka kemiskinan di pulau garam tersebut masih sangat tinggi jika dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur yang berada di daratan Jawa. Sebagai gambaran, menurut Presiden Jokowi, angka kemiskinan di Madura berada di kisaran 16-23 persen sedang di wilayah Surabaya dan sekitarnya hanya 4-6,7 persen.
Tentu masih membutuhkan waktu untuk mengetahui korelasi penggratisan tarif Jembatan Suramadu dengan pertumbuhan ekonomi di daratan Madura. Sebab ide awal pembangunannya juga didasari hal itu. Namun nyatanya, setelah beroperasi hampir 10 tahun, yakni sejak 2009, pertumbuhan ekonomi di Bangkalan, Sumenap, Sampang dan Pamekasan tetap kalah dibanding wilayah kabupaten lain di daratan Jawa, yang tercermin dari tingginya angka kemiskinan.
Isu yang mengemuka saat ini justru lebih pada show off Jokowi untuk meraih simpatik masyarakat Madura. Terlebih pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto yang saat itu berpasangan dengan Hatta Rajasa menang telak. Bahkan di sejumlah tempat pemungutan suara, terutama di Bangkalan, perolehan suara Jokowi-Jusuf Kalla nol.
Tidak berlebihan jika Prabowo yang kini berpasangan Sandiaga Uno menyebut Madura sebagai salah satu lumbung suaranya. Jokowi dengan pasangan barunya Ma'ruf Amin tentu ingin membalikkan kondisi tersebut.
Terlepas dari kuatnya nuansa politik, penggratisan Jembatan Suramadu berarti melepas pendapatan ratusan miliar rupiah pertahun. Sebagai gambaran, menurut Kepala Gerbang Tol Suramadu Mujiono, sehari rata-rata ada 19.200 kendaraan roda empat atau lebih yang melintas di Suramadu.
Tarif yang berlaku sebelumnya untuk satu kali melintas adalah kendaraan golongan I seperti sedan, jip, pikap/truk kecil, dan bus sebesar Rp 15.000, sedang kendaraan golongan II dipatok Rp 22.500.
Kendaraan golongan III seperti truk tiga gandar dikenakan tarif Rp 30.000, golongan IV sebesar Rp 37.500 dan kendaraan golongan V jenis truk lima gandar atau lebih ditarik biaya Rp 45.000.
Dengan digratiskannya Jembatan Suramadu berapa potensi kerugian pemerintah? Jika diambil tarif terendah berdasarkan jumlah kendaraan yang melintas dalam setahun, di dapat angkat Rp 103 miliar lebih. Jika digunakan tarif tengah, jumlahnya meningkat menjadi di atas Rp 150 miliar.
Seperti diketahui, Jembatan Suramadu milik pemerintah pusat yang pengelolaannya diserahkan kepada Jasa Marga. Selama ini seluruh pendapatan diserahkan kepada pemerintah, lalu pemerintah membayar biaya pengelolaan kepada Jasa Marga. Dengan tidak adanya pemasukan dari tarif, maka pemerintah tidak hanya kehilangan pendapatan ratusan miliar rupiah, namun masih ditambah kewajiban membayar biaya pengelolaan kepada Jasa Marga yang jumlahnya tidak sedikit.
