Sikap Irma jelas sangat merugikan Jokowi. Terlebih saat ini Golkar tengah tidak solid setelah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto gagal menjadi cawapres Jokowi, dan juga deraan isu korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang sudah menyeret dua politisinya yakni Eni Maulani Saragih dan mantan Plt Ketua Umum Idrus Marham.Â
Jika Golkar pecah, sementara sebelumnya dukungan Nahdliyin, sebutan untuk warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Ahoker- sebutan untuk pendukung Basuki Tjahaja Purnama, juga tidak solid akibat drama pengalihan cawapres dari Mahfud MD ke KH Ma'ruf Amin, kubu petahana harus membunyikan alarm tanda bahaya.
Lalu bagaimana cara menyikapi #2019GantiPresiden agar tidak kian masif dan merusak soliditas kubu petahana?
Pertama, kubu #2019GantiPresiden sengaja tidak mau menyebut nama pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, bahkan tidak membawa bendera partai, agar lebih leluasa dan tidak terikat pada aturan kampanye pilpres. Sederhananya, #2019GantiPresiden adalah gerakan politik yang dikemas sebagai kegiatan ormas. Pola seperti ini dipakai Hizbut Tahrir di mana mereka memperjuangkan ideologi (politik) namun dikemas sebagai kegiatan ormas (keagamaan).
Dari pemahaman tersebut mestinya kubu Jokowi tidak perlu meresponnya secara berlebihan. Cukup organisasi kino partai masing-masing yang menyikapinya. Biarkan "pertarungan" terjadi di ring kedua, bahkan bila perlu di ring terluar.Â
Kedua, mendesak ketegasan aparat keamanan membuat instruksi yang tegas dan final. Jangan menyerahkan kebijakan kepada pemangku kebijakan keamanan di daerah untuk menghindari kesan represif. Tetapkan #2019GantiPresiden sebagai isu nasional karena memang lintas daerah.
Sebab saat ini sulit menghindari tudingan bahwa kepolisian menerapkan standar ganda. Di beberapa tempat seperti Batam, Makasar, dan Kalimantan Barat, perbolehkan. Namun di Surabaya, Pekanbaru dan Pangkalpinang, dilarang. Bahkan di Surabaya, Polda Jawa Timur terang-terangan tidak memberikan izin.
Ketiga, membangun isu baru yang lebih humanis dan tidak arogan. Show of force sejumlah pendukungnya yang dibalut dengan kegiatan serupa aksi #2019GantiPresiden, justru kontraproduktif. Bagaimana mungkin di satu sisi mengecam deklarasi #2019GantiPresiden sementara pada saat bersamaan menggelar unjuk kekuatan. Keduanya tetap kegiatan politis sekalipun dibungkus dengan acara makan-makan seperti yang dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo.
Ingat, masyarakat tidak lantas percaya ketika Direktur Program Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Aria Bima mengatakan kegiatan Derap Milenial 1708 (Demokrasi Rakyat Para Milenial) di Kantor DPP Perindo bukan kampanye. Ucapan Aria Bima bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan karena menganggap masyarakat tidak paham mana kampanye, mana acara kongkow politisi.Â
Salam @yb
*) Diolah dari berbagai sumber
