Tanpa PKB, Koalisi Keumatan Pincang

Koalisi Keumatan yang dicetuskan Dewan Pembina Persaudaraan Alumni (PA) 212) Habib Rizieq Shihab disepakati empat partai, di mana tiga di antaranya berbasis Islam yakni PKS, PAN dan PBB. Tanpa menggandeng PKB yang menjadi representasi Nahdlatul Ulama, koalisi yang juga beranggotakan Partai Gerindra ini, akan pincang.

Dinamika politik menjelang pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti kontestasi elektoral 2019, kian menarik. Kubu calon penantang Presiden Joko Widodo terus mencoba mematangkan strategi dan koalisi hingga ke tanah suci. 

Keberadaan Rizieq Shihab yang "mengungsi" ke Mekkah, Arab Saudi sejak sekitar setahun lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka chat mesum dengan Firza Husein oleh Polda Metro Jaya, menjadi penyebabnya.

Tentu menarik jika melihat jalan tidak lazim yang tengah ditapaki Gerindra, PKS, PAN dan juga PBB. Sebab Rizieq Shihab bukan tokoh partai, tetapi diposisikan sebagai alat ikat koalisi. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, yang memiliki pengalaman politik lebih matang, kini seperti mengikuti gendang yang ditabuh Rizieq dengan PA 212-nya.

Bahkan Prabowo, bersama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, rela terbang menempuh jarak 7,9 ribu kilometer lebih demi mendapat "restu" Rizieq. Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al-Jufri yang juga berangkat ke Mekkah, tidak terlihat dalam foto-foto pertemuan yang dikirim tim PA 212 ke media.

Koalisi empat kaki partai berbasis Islam plus Gerindra sebenarnya bukan baru kali ini disuarakan Habib Rizieq. Pada Maret lalu, Rizieq menyerukan hal serupa ketika menerima kunjungan Wasekjen Gerindra Andre Rosiade. Namun kini gaungnya lebih kuat setelah Rizieq bertemu langsung dengan Prabowo dan Amien Rais. Terlebih dalam rekomendasi capres hasil Rakornas PA 212, Prabowo hanya berada di urutan kedua, di bawah Rizieq.

Terlihat ada kekuatiran, jika Prabowo tidak "sowan" ke Rizieq dukungan PA 212 akan berpindah. Bukan kepada Jokowi tetapi kepada jagoan lain yang masih terbuka untuk diusung Partai Demokrat.  Sebab koalisi Demokrat -- PKB -- PAN masih sangat terbuka mengingat PKB mensyaratkan ketumnya, Muhaimin Iskandar sebagai cawapres yang sulit dipenuhi Jokowi. Sedang PAN bisa saja hengkang dari koalisi Gerindra -- PKS tanpa "dimarahi" Amien Rais jika mendapat sesuatu yang lebih strategis.

Kini setelah Habib Rizieq "mengikrarkan" koalisi empat kaki, bagaimana peta selanjutnya? Secara matematis, akan terjadi duel ulangan antara Prabowo melawan Jokowi seperti pada Pilpres 2014. Jika PKB akhirnya merapat ke Istana, dapat dipastikan Jokowi akan menang dengan mudah, siapa pun cawapresnya.

Itu sebabnya Koalisi Keumatan menjadi pincang tanpa menggandeng PKB. Representasi umat Islam masih perlu dipertanyakan. Sebab umat Islam yang diklaim dalam koalisi ini sebatas dari Muhammadiyah dan organisasi lain non-NU. Padahal NU adalah ormas Islam terbesar yang dalam beberapa hal berbeda dengan Muhammadiyah. Tanpa keputusan politik dan pelibatan secara langsung tokoh-tokoh NU di dalamnya, sulit bagi Koalisi Keumatan mendapat dukungan kaum Nahdliyin, sekalipun membawa nama Islam.

Mungkinkah Koalisi Keumatan menggandeng PKB? Jika dasarnya kepentingan, maka tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Apalagi ada "fatwa" kyai NU yang harus diperjuangkan yakni menjadikan Muhaimin sebagai cawapres. Jika Koalisi Keumatan memberikan posisi itu kepada Muhaimin, bukan hal luar biasa jika umat NU memindahkan "kiblat" politiknya. Bukankah hal itu juga sudah terjadi di Pilgub Jawa Tengah 2018 di mana Sudirman Said -- Ida Fauziah diusung PKS, PAN, Gerindra dan PKB?

Jika benar terjadi duel ulangan antara Prabowo melawan Jokowi dengan Muhaimin -- Moeldoko di posisi cawapres, kontestasi akan seru karena para pemilih yang kemarin tidak memilih Prabowo dengan alasan militer, kini menemukan alasan serupa di kubu Jokowi. Warga NU yang kemarin  memilih Jokowi karena faktor Wapres Jusuf Kalla dan KH Hasyim Muzadi, kini kehilangan patron.