Manuver Terlambat Golkar di Jawa Timur

Partai Golkar melakukan manuver dengan  meminta Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi calon wakilnya, Emil Elestianto Dardak. Namun Golkar tidak punya cukup "tenaga" untuk memaksakan kehendaknya. Sebab, jika pun dukungan Golkar dicabut, pasangan Menteri Sosial -- Bupati Trenggalek ini tetap bisa mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Timur.

Pergantian kepemimpinan di tubuh Golkar berdampak pada perubahan dukungan terhadap sejumlah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan mengikuti PIlkada 2018. 

Setelah mencabut dukungan kepada calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mengalihkannya kepada Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, Golkar baru yang dinahkodahi Airlangga Hartarto mulai mengusik dukungan  yang sudah diberikan kepada Khofifah -- Emil Dardak di Jatim.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid  mengatakan ada aspirasi dari DPD Golkar Jatim untuk mengganti pasangan Khofifah dengan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. Namun pernyataan Nurdin dibantah Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I Nusron Wahid. Menurut Nusron, rapat yang digelar di DPP tidak mengevaluasi keberdaan Emil Dardak, tapi justru pemantapan fungsi koordinasi dalam rangka pemenangan.

Proses dukung-mendukung pasangan calon yang akan berlaga pada kontestasi Pilkada 2018 semakin liar karena sudah mendekati tanggal pendaftaran yang ditetapkan KPU yakni 8 Janurai 2018. Sebab setelah didaftarkan dan ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU, partai sudah tidak memiliki hak mencabut dukungan.

Meski tidak disertai ancaman pencabutan dukungan, tetapi manuver Nurdin Halid yang meminta agar Khofifah mengganti calon wakilnya, sangat disayangkan. Pernyataan itu berpotensi menimbulkan friksi internal. 

Bukan tidak mungkin Ipong yang merasa mendapat dukungan DPP Golkar, akan melakukan upaya-upaya penggagalan dukungan terhadap Khofifah -- Emil. Padahal waktu efektif yang tersisa praktis tinggal 2 minggu. Tidak cukup bagi Golkar untuk membangun koalisi dengan bertujuan agar kadernya ditempatkan sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur. 11 kursi yang dimilikinya masih membutuhkan 9 kursi untuk bisa mengusung mengusung pasangan calon.

Saat ini, partai yang memiliki minimal 9 kursi dan belum menetapkan calonnya hanyalah Partai Gerindra. Dari safari politik yang dilakukan Airlangga Hartarto sebelum gelaran Munaslub Golkar, sulit rasanya menyatukan Golkar dan Gerindra dalam satu perahu. Jika pun dapat menggandeng 2 partai lain yakni PAN (7 kursi) dan PPP (5).

 Golkar tidak memiliki tokoh yang bisa melawan elektabilitas Khofifah dan Saifullah Yusuf, sekali pun Nusron Wahid, yang juga kader NU, diturunkan. Pilihannya tinggal ikut mendukung Saifullah -- Azwar Anas yang dijagokan PDIP. Artinya Golkar tetap tidak bisa mendudukkan kadernya. .    

Padahal jika pun ditinggalkan Golkar, Khofifah -- Emil tetap aman karena masih didukung Partai Demokrat (13), Nasdem  (5) dan Hanura (2). Pasangan ini juga berpotensi mendapat dukungan PPP dan PAN. 

Itu sebabnya Khofifah maupun Emil tidak perlu menanggapi manuver Nurdin Halid. Tetapi juga jangan diabaikan karena manuver semacam itu bisa saja menimbulkan hal-hal yang seperti diuraikan di atas.