Mohon tunggu...
Yon Bayu
Yon Bayu Mohon Tunggu... Penulis - memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jalan Sunyi Demokrat di Pilgub Jabar

17 Agustus 2017   13:02 Diperbarui: 19 Agustus 2017   19:37 3072
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pendukung AHY di Sumatera Selatan. Foto: tribunnews.com

Seperti sudah diprediksi jauh sebelumnya, Partai Gerindra akhirnya resmi menjalin koalisi dengan Partai PKS untuk mengusung Deddy Mizwar -- Ahmad Syaikhu sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Barat. Pertemuan Cikeas antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak mempengaruhi peta politik di Pulau Jawa menjelang gelaran pilkada. Lalu ke mana suara Partai Demokrat Jabar berlabuh?

Riak-riak yang terjadi usai pertemuan Cikeas di mana sejumlah petinggi Gerindra menyoal statemen Presiden PKS Sohibul Iman terkait finalisasi pasangan calon (paslon) Deddy-Syaikhu dapat dibaca sebagai penguat tawaran Prabowo kepada SBY, bahwa partainya belum memiliki calon sehingga terbuka untuk mendukung calon Demokrat dengan sejumlah opsi. Salah satu opsi yang mengemuka adalah jalinan koalisi semi permanen hingga Pemilu dan Pilpres 2019. Namun SBY tetap menolak tawaran "koalisi nasional" dengan Gerindra plus PKS dan PAN. SBY tidak mau roadmap untuk mengegolkan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke kursi presiden bergantung- bahkan mungkin terganggu, koalisi tersebut.

SBY memilih untuk menekuri jalan politiknya sendiri. SBY merancang strategi untuk menghapus "dosa" karena telah mengakhiri karir militer AHY. SBY akan menghindari friksi terbuka dengan semua partai dan kekuatan politik yang ada, termasuk kubu Presiden Joko Widodo, agar AHY tidak menjadi target serangan. Dari sini kita bisa memahami mengapa SBY mendorong AHY agar merapat ke Istana, meski akhirnya Jokowi dapat membaca strategi. Gibran Rakabuming Raka yang selama ini hanya berkutat "di dapur" dijadikan tameng ketika AHY merangsek ke Istana.

Untuk mencapai tujuannya, SBY akan membiarkan kader-kader di daerah, termasuk Jabar untuk menentukan sendiri calon yang akan diusung dalam kontestasi pilkada. SBY baru akan turun tangan manakala paslon yang diusung atau koalisi yang dibangun, merugikan kepentingan Demokrat secara nasional (baca: AHY). Jadi bukan hal yang aneh jika pada Pilkada Serentak 2018 Demokrat akan menjalin koalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah.

Lalu siapa calon yang akan didukung Demokrat di Jabar? Demokrat masih memiliki peluang untuk mengusung calon sendiri bersama PAN dan PPP (total 25 kursi). Sayangnya koalisi ini tidak memiliki kader internal yang memadai untuk merusak basis pendukung Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, apalagi pendukung Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Bahkan calon luar pun pilihannya sangat terbatas. Nama Ridwan Kamil bukan prioritas. Bukan saja karena sudah terikat dengan Nasdem dan keharusan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019, namun SBY tahu elektabilitas Ridwan Kamil hanya gelembung yang ditiupkan lembaga survei. Wali Kota Bandung tersebut "tidak dikenal" di daerah-daerah Sunda tradisional.

Demokrat masih mungkin mendukung Deddy Mulyadi yang akan diusung Partai Golkar, PDIP, Hanura dan PKB (total 47 kursi). Berbekal 12 kursi, Demokrat memiliki peluang memberikan "warna" pada sosok Deddy Mulyadi. Namun pilihan paling realistis justru bersikap netral dan membiarkan kader  menentukan pilihan sendiri atas nama pribadi sebagaimana pada Pilkada DKI Jakarta. Pilihan ini paling realistis dan sejalan dengan keinginan SBY untuk mengamankan AHY. 

Salam @yb

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun