Kasus semacam ini bukan hanya dialami oleh dokter. Profesi apapun pernah dihadapkan pada pilihan apakah tetap tunduk pada kode etik atau mematuhi perintah pengadilan. Sebagai contoh, polisi diberi tugas untuk melaksanakan eksekusi terpidana mati. Apakah hal itu tidak bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai pelindung masyarakat? Apakah dalam rangka memberantas kejahatan dibenarkan untuk menambak mati pelaku kejahatan yan g tidak bersenjata dan tidak membahayakan dirinya? Sebab anggota kepolisian dalam sumpah jabatannya juga menyatakan “Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban“ (poin ke tiga Tri Brata).
Namun karena perintah pengadilan, polisi pun tidak bisa menolak untuk melakukan eksekusi mati terhadap anggota masyarakat yang mestinya dilindungi. Jika membunuh pelaku kejahatan luar biasa dianggap sebagai bagian melindungi masyarakat dari kemungkinan kejahatan yang akan dilakukan lagi jika pelaku tidak dibunuh oleh negara, mengapa dokter tidak berpandangan bahwa mengebiri pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak dilakukan untuk menjadi “pelindung kehidupan” bagi anak-anak lain yang mungkin saja menjadi korban pelaku jika tidak kebiri?
Pernyataan Prijo bahwa dirinya mendukung hukuman mati dan menolak melakukan kebiri- sekalipun atas putusan pengadilan, menunjukkan adanya pelemparan tanggung jawab terhadap tugas negara. Prijo sepertinya ingin mengatakan, dokter akan “kotor tangannya” jika mengebiri orang, sementara eksekusi mati yang dilakukan oleh polisi sebagai sesuatu yang wajar.
Masih banyak contoh lainnya yang bisa diperdebatkan. Tetapi terhadap hal-hal yang bersifat darurat dan memaksa karena bersifat extraordinary crime, mestinya semua pihak bisa membuang ego profesinya, membuang anggapan profesinya “lebih tinggi” dari profesi lain. Dalam kondisi tertentu, ego profesi harus ditanggalkan demi kepentingan yang lebih luas.
Salam @yb
