Pada Kongres Partai Nasional ke-19 tahun 2017, Partai Komunis China secara resmi mengadopsi Belt and Road Initiative (BRI) di bawah Konstitusi Partainya sebagai bagian dari resolusi untuk mencapai "pertumbuhan bersama melalui diskusi dan kolaborasi." Sebagai akibat, Presiden Xi Jinping memasuki masa jabatan keduanya dengan strategi keterlibatan internasional didefinisikan oleh BRI, menandakan komitmen berkelanjutan terhadap inisiatif yang telah dilakukan sangat diminta oleh kepemimpinan China. Kongres Partai dapat menandai titik di mana retorika ambisius bergeser ke program operasional.Â
Proyek strategis jangka panjang ini merupakan inisiatif pembiayaan infrastruktur untuk sebagian besar ekonomi global yang juga akan melayani tujuan utama ekonomi, kebijakan luar negeri, dan keamanan untuk pemerintah Tiongkok. BRI mampu menjangkau setidaknya 68 negara dengan investasi yang diumumkan setinggi $8 triliun untuk jaringan transportasi, energi, dan infrastruktur telekomunikasi yang luas menghubungkan (connectography) Eropa, Afrika, dan Asia.
BRI terdiri dari dua komponen utama, yaitu jalur sutra ekonomi dan jalur laut sutra. Jalur sutra ekonomi mencakup jalur darat yang menghubungkan China ke Eropa melalui Asia Tengah dan Rusia, sementara jalur laut sutra meliputi jalur pelayaran yang menghubungkan China ke Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. BRI dianggap sebagai proyek strategis yang penting bagi China karena dapat membantu negara tersebut memperluas pengaruh dan kekuatan ekonominya di seluruh dunia.Â
Selain itu, BRI juga diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di negara-negara yang terlibat, sehingga dapat meningkatkan konektivitas antarnegara dan meningkatkan perdagangan internasional. Sebagai contoh dari bagian strategi ini adalah hubungan bilateral China yang membaik dengan negara-negara Arab. Setidaknya terdapat beberapa manfaat yang dapat diberikan terhadap China dengan dekatnya hubungan dengan negara-negara Arab, seperti:
- Sumber daya energi: China membutuhkan sumber daya energi seperti minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang berkembang pesat. Negara-negara Arab memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar, sehingga hubungan yang baik dengan mereka dapat membantu memastikan pasokan energi yang stabil untuk China.
- Pasar baru: Negara-negara Arab juga merupakan pasar yang menarik bagi China. Dengan meningkatnya pendapatan di wilayah ini, permintaan untuk produk-produk China meningkat, dan China ingin memanfaatkan peluang ini untuk memperluas ekspor ke wilayah ini.
- Pengaruh politik: China juga memiliki tujuan politik untuk mendekatkan diri dengan negara-negara Arab. China ingin meningkatkan pengaruhnya di wilayah ini dan mengurangi pengaruh negara-negara Barat yang tradisionalnya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Arab.
- Keamanan regional: China juga ingin memastikan keamanan regional di wilayah ini, yang dapat membantu melindungi kepentingan ekonomi dan politiknya. China telah melakukan investasi di beberapa proyek infrastruktur dan sumber daya di wilayah ini untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan regional.
Namun, ada juga beberapa tantangan dan risiko yang terkait dengan hubungan China dengan negara-negara Arab. Beberapa negara Arab memiliki hubungan yang dekat dengan negara-negara Barat dan dapat mencoba dengan membatasi hubungan ekonomi dengan China. Bersamaan dengan itu, kritik dari beberapa pihak termasuk pejabat dari negara-negara Barat juga menjadi masalah bagi Tiongkok. Beberapa proyek BRI dianggap merusak lingkungan dan mengabaikan hak asasi manusia. Selain itu, beberapa negara mengkhawatirkan ketergantungan ekonomi (hutang) terhadap China dan pengaruh politik yang dapat dihasilkan dari proyek BRI.
Terdapat pertanyaan-pertanyaan penting muncul tentang pembiayaan berkelanjutan dari inisiatif di negara-negara BRI, dan bagaimana pemerintah China akan memposisikan dirinya pada kesinambungan utang. Infrastruktur pembiayaan, yang seringkali memerlukan pinjaman kepada negara atau penggunaan jaminan negara, dapat menciptakan tantangan bagi keberlanjutan utang negara. Dan bila kreditur itu sendiri adalah negara berdaulat, atau memiliki ikatan resmi dengan negara berdaulat seperti halnya bank-bank kebijakan China---China Development Bank (CDB), Bank Ekspor-Impor China (China Exim Bank), dan Agricultural Development Bank of China (ADBC)---tantangan ini sering mempengaruhi hubungan bilateral hubungan antara kedua pemerintahan.
Sistem ini sebenarnya pada tingkat yang berbeda-beda, dibimbing oleh standar yang ditentukan oleh lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan International Monetery Fund (IMF), atau melalui mekanisme multilateral seperti Paris Club. Masih belum jelas sejauh mana BRI, sebuah prakarsa bilateral yang dipimpin China yang berupaya mempekerjakan beberapa mekanisme multilateral untuk mencapai tujuan pembiayaannya, akan dipandu oleh standar multilateral tentang kesinambungan utang. Tidak sedikit pula negara yang dihutangi merasa kesulitan ketika ingin melunasi hutang. Fenomena ini menjadi hal yang kontradiktif ketika dalam wawancara, pejabat China mengatakan jika proyek ini tidak menitikberatkan pada hutang.
Terdapat sekitar 68 negara yang teridentifikasi dalam cakupan BRI berdasarkan laporan dari organisasi semi-resmi Tiongkok dan representasi geografis BRI. Berdasarkan wilayah, negara-negara ini dikelompokkan sebagai berikut:
- Asia Timur dan Asia Tenggara (14): Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Cambodia, Laos, Filiphina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam;
- Asia Tengah dan Selatan (13): Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan;
- Timur Tengah dan Afrika (17): Bahrain, Djibouti, Mesir, Ethiopia, Iran, Irak, Israel, Yordania, Kenya, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Arab Uni Emirates, dan Yaman;
- Eropa dan Eurasia (24): Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bosnia danHerzegovina, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Georgia, Hungaria, Latvia, Lituania, Makedonia, Moldova, Montenegro, Polandia, Rumania, Rusia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turki, dan Ukraina.
Kemudian kritik yang berikutnya adalah terdapat nilai-nilai yang diangkat oleh Tiongkok dalam BRI. Terdapat nilai-nilai luhur Konfusianisme yang mengajarkan cinta kasih terhadap manusia, harmoni, kedamaian dan saling berbagi, sebut Pemerintah Tiongkok. Presiden Hu Jintao mengemukakan konsep "Dunia yang Harmonis" yang disebut-sebut menjadi nilai dasar proyek BRI dan menjunjung tinggi harmoni/keselarasan dan perdamaian dunia. Presiden Xi Jinping juga menyatakan jika proyek BRI tidak memiliki dasar niat untuk merugikan stabilitas dan membentuk sebuah kelompok baru. Memang, secara konsep proyek BRI bukanlah hal yang perlu diberikan stigma buruk, akan tetapi apakah itu sejalan dengan kondisi yang ada? Hutang yang diberatkan kepada negara cakupan BRI dianggap sebagai hal yang dekstruktif meskipun manfaat yang diberikan juga mampu mendorong perkembangan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, China melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:
- Perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang: China memberikan negara-negara peminjam kesempatan untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran hutang mereka. Dengan demikian, negara peminjam dapat mengurangi beban hutang mereka dalam jangka panjang.
- Konversi hutang menjadi investasi: China memberikan opsi kepada negara-negara peminjam untuk mengkonversi hutang mereka menjadi investasi. Dengan cara ini, negara peminjam dapat menggunakan hutang mereka untuk membiayai proyek baru yang dapat membantu mereka memperkuat pertumbuhan ekonomi mereka.
- Pengurangan hutang: China memberikan opsi kepada negara-negara peminjam untuk mengurangi jumlah hutang mereka. Dengan cara ini, beban hutang negara peminjam dapat berkurang dan memperkuat kemampuan mereka dalam membayar hutang.
- Renegosiasi kesepakatan: China juga melakukan renegosiasi kesepakatan dengan negara-negara peminjam. Dengan cara ini, negara peminjam dapat memperoleh kesepakatan baru yang lebih sesuai dengan situasi ekonomi mereka.
Namun, upaya China dalam mengatasi utang keberlanjutan terhadap negara peminjam masih menghadapi beberapa tantangan, seperti adanya ketidaktransparan dalam perjanjian hutang dan ketidakpastian mengenai keberlanjutan proyek-proyek BRI. Oleh karena itu, China perlu meningkatkan transparansi dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara peminjam dalam menangani masalah hutang.
