Indonesia Butuh Lembaga Khusus Pengelola Subsidi

belakangan ini, berita-berita di Indonesia diramaikan oleh menghilangnya Nazarudin. Nazarudin si kambing hitam ini dianggap oleh banyak pihak sebagai kunci untuk membongkar borok di partai demokrat. Dalam sekejap, ia menjadi buronan polisi, KPK dan bahkan partai demokrat sendiri. entah dimana ia berlindung sekarang setelah "ditelantarkan" mantan partainya. Di tengah semarak nama Nazarudin yang terus disebut-sebut oleh media, sebenarnya ada satu isu yang sebenarnya jauh lebih penting, karena menyangkut ekonomi negara. tidak "sesepele" kasus Nazarudin yang cuma menyangkut partai demokrat. Masalah subsidi, terutama subsidi BBM menjadi masalah yang terus bertahan di top 10 isu terpanas Indonesia (selain itu ada pemberantasan korupsi, TKI, kemacetan, toleransi beragama). terus mengiringi indonesia dari ketika hancurnya orde baru (bahkan mungkin lebih lama dari itu) hingga saat ini juga belum selesai-selesai(beda dengan kasus hukum, yang ini tidak bisa "diendapkan" begitu saja). [caption id="" align="aligncenter" width="600" caption="antrian BBM"][/caption] yang pro-subsidi berpendapat bahwa subsidi itu adalah elemen penting di negara yang sedang berkembang ini. tanpa subsidi, daya beli masyarakat akan sangat berkurang, ekonomi nasional akan terhambat, kenaikan harga BBM akan membuat harga barang lain semakin mahal danmemacu inflasi, masyarakat kelas menengah ke bawah akan sangat menderita, kesempatan tumbuh mereka semakin kecil sehingga ketimpangan antara yang miskin dan kaya akan semakin besar. yang kontra subsidi berpendapat kalau Indonesia tidak bisa terus menerus bergantung pada subsidi, porsi anggaran nasional untuk subsidi terlalu besar sehingga memakan jatah untuk kebutuhan nasional lainnya, dana untuk subsidi bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya, subsidi tidak berarti apa-apa karena hanya akan dihambur-hamburkan oleh kemacetan (BBM yang terpakai dalam kemacetan > BBM yang terpakai saat jalan lancar?), subsidi BBM sebagian besar dinikmati oleh kelas menengah ke atas, karena yang pakai mobil rata-rata dari kalangan itu sehingga hanya meringankan biaya hidup masyarakat menengah ke atas dan menyebabkan ketimpangan antara si miskin dan si kaya semakin besar. kira-kira argumen-argumen seperti di ataslah yang banyak dikemukakan para ahli ekonomi dan sosial seputar subsidi BBM. semua pendapat-pendapat di atas sangatlah rasional dan dapat dibenarkan, sehingga sulit sekali untuk menentukan apakah subsidi harus dihapus atau dipertahankan. perlu ada jalan tengah yang bisa memuaskan kedua belah pihak dan tentu saja juga memuaskan rakyat. banyak yang berpendapat bahwa isu harga BBM dapat dipecahkan apabila subsidi BBM dapat didistribusikan kepada yang benar-benar berhak. langkah yang sudah diambil pemerintah saat ini dalam mengalokasikan subsidi BBM adalah mensubsidi salah satu jenis BBM, membatasi penggunaan BBM bersubsidi tersebut, dan melakukan pendekatan terhadap "hati nurani" masyarakat dengan pernyataan bahwa BBM bersubsidi hanya untuk orang-orang tidak mampu/miskin, sehingga diharapkan orang-orang kaya yang punya hati nurani akan menkonsumsi BBM yang tidak mengandung subsidi. [caption id="attachment_120518" align="aligncenter" width="300" caption="sumber: kalongkartun.blogspot.com"]

1311158597221529404

[/caption] efektifkah? masalahnya banyak juga orang kaya yang tidak punya nurani (maapp!). selain itu, definisi "tidak mampu" juga masih rancu. tidak ada peraturan yang menegaskan siapa-siapa saja yang berhak menerima subsidi BBM. seandainya bisa ditegaskan siapa saja yang berhak, sulit sekali mengontrol dan menjamin bahwa hanya yang berhak sajalah yang menerima subsidi. Bahkan, fatwa haram subsidi BBM yang dikeluarkan MUI supaya orang kaya beragama islam tidak menerima subsidi juga kurang efektif (tidak tertulis di Al-Qur'an, tak ada hadistnya, gak ada hubungannya dgn agama, bla bla bla). mengingat banyaknya dana subsidi yang dikeluarkan pemerintah (BBM, pendidikan, listrik, beras), wajar bila pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengelola dana tersebut. tujuan dari lembaga ini adalah untuk memastikan bahwa dana subsidi diterima oleh pihak-pihak yang berhak menerimanya. seperti divisi kredit bank yang memilih siapa saja yang bisa menerima kredit, lembaga ini menyeleksi siapa saja yang patut menerima subsidi. untuk dapat menerima subsidi, calon penerima harus mendatangi lembaga untuk melalui proses seleksi. calon penerima harus memenuhi kriteria-kriteria untuk bisa menerima subsidi. misalnya:

• jumlah kebutuhan BBM lebih besar dari 50% jumlah pendapatan (kalau pendapatan/bulan 5 juta, kebutuhan BBM/bulannya lebih dari 2,5 juta)
• kendaraan bermotor sangat penting untuk menunjang kehidupan (misalnya yang pekerjaannya supir taksi, angkot, atau kurir)
• calon penerima hanya mempunyai satu kendaraan bermotor
• (untuk subsidi pendidikan) penerima harus memiliki rata-rata nilai akademis minimal 70
• dan lain-lain

untuk mempermudah, subsidi diberikan dalam bentuk uang tunai untuk nantinya dimanfaatkan oleh si penerima. besarnya ditentukan oleh seberapa "miskin" si calon penerima, sehingga selain lebih tepat sasaran (daripada mengurangi harga secara keseluruhan) penerima juga belajar mengelola keuangannya. untuk memastikan bahwa penerima benar-benar layak, petugas harus memeriksa bagaimana kehidupan sehari-hari calon penerima. apakah benar calon penerima membutuhkan subsidi. juga perlu di cek secara periodik (setahun sekali) apakah penerima masih membutuhkan subsidi. nantinya, tugas lembaga ini tidak melulu untuk menyeleksi penerima subsidi, tapi juga mengembangkan dana subsidi dengan cara diinvestasikan bisa dalam bentuk saham, properti, atau bahkan usaha. seperti pengelolaan dana pensiun/asuransi/tabungan pada perusahaan keuangan. sehingga, selain menjamin subsidi tepat sasaran, lembaga ini juga bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. pengelolaan subsidi yang efisien dan efektif akan sangat membantu meringankan pengeluaran negara mengingat jumlahnya yang besar. karena itu, dana subsidi haruslah mendapat perhatian khusus. perlu ada lembaga pengelola dana subsidi yang berisikan orang-orang yang profesional, jujur, dan punya integritas tinggi. tujuan dari subsidi adalah untuk membantu meringankan biaya kehidupan orang-orang yang tidak mampu, serta memperkecil jarak antara yang miskin dan yang kaya, sangat tidak etis bila yang sudah mampu menerima subsidi, itu sama saja mencuri hak-hak orang yang miskin. salam kompasiana