Pagi ini (20/04/2020), 130 kendaraan roda dua dan 13 kendaran roda empat beranjak dari gerbang Istana Merdeka. Para pengemudi dari PT Pos Indonesia, Ojek daring, Pemuda Karang Taruna hingga Ojek Pangkalan ini mengangkut bantuan sosial Pemerintah Pusat untuk warga terdampak Covid-19 di DKI Jakarta. Sejak merebaknya Covid-19, dan terlebih pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta 10 April lalu, memang banyak warga yang pencahariannya turun tajam. Tukang ojek, pengemudi taksi, pedagang kaki lima, penghidupannya sangat bergantung pada hilir mudik orang di tempat umum. Ketika diterapkan pembatasan sosial, mereka pun kehilangan pencaharian.
1. Negara Hadir di Tengah Pandemi
Penerapan PSBB memang bukan pilihan mudah, karena berdampak serius pada penghidupan warga, tapi kebijakan ini harus diambil demi menjamin kesehatan dan keselamatan warga. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan keberlangsungan hidup warga yang pencahariannya terancam PSBB. Atas pertimbangan itulah pemerintah meluncurkan paket Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga DKI Jakarta hari ini.
Bantuan yang disalurkan berupa paket Sembako senilai Rp 600 ribu per bulan, yang disalurkan untuk 1,2 juta warga terdampak di DKI Jakarta. Setiap bulannya, bantuan disalurkan dalam dua termin, sehingga setiap termin warga akan menerima Sembako senilai Rp 300 ribu. Adapun periode penyaluran dilakukan selama 3 bulan ke depan, sehingga akan ada 6 termin penyaluran Bansos secara keseluruhan. Setelah DKI Jakarta, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan serupa untuk 600 ribu warga di kawasan Bodetabek.
2. Covid-19 Hanya Sementara
Selain memastikan bahwa negara hadir di tengah kesulitan warga, Bansos pemerintah juga membawa pesan bahwa pandemi Covid-19 hanyalah sementara. Semua orang mengalami kesulitan karena pandemi. Pemerintah harus membongkar kebijakan dan anggarannya; pengusaha merugi dan kehilangan aset; penghasilan rakyat turun tajam; tenaga medis bertaruh keselamatan dan korban jiwa pun berjatuhan.
Meskipun begitu, cepat atau lambat wabah ini akan berakhir. Masa puncak infeksi akan kita lewati, dab angka kasus pun akan melandari. Setelah itu, mungkin kita tetap melakukan pembatasan sosial sampai datangnya vaksin. Dan setelah itu, kehidupan akan kembali normal seperti semula. Maka, segala kebijakan pemerintah terkait Covid-19 ini adalah untuk memastikan bahwa virus tidak menyebar secara liar, layanan kesehatan tidak overload, dan masyarakat lapisan bawah yang tedampak tetap bisa bertahan.
3. Keberlanjutan Hidup Pasca Pandemi
Selain faktor sosial dan kesehatan di atas, pemerintah juga memastikan bahwa kelangsungan hidup jangka panjang tetap terjaga pasca pandemi. Karena itulah, pemerintah juga menyediakan stimulus untuk UMKM dan dunia usaha. Untuk keperluan ini, pemerintah telah menyiapkan Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi, serta Rp70.1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.
Pada akhirnya, seluruh anggaran penangan pandemi ini bertujuan agar rakyat kalangan bawah hingga kalangan atas bisa melanjutkan hidup secara normal pasca pandemi. Perusahaan akan kembali buka, dan para pekerja yang terpaksa menerima PHK akan kembali terserap oleh lapangan kerja. Adapun, selama situasi belum normal, para pekerja yang terkena PHK bisa mengikuti program Pra-Kerja selama 3 bulan ke depan. Program ini dianggarkan sebesar Rp 20 trliun untuk 5.6 juta penerima manfaat.
Seperti disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas yang membahas dampak pandemi terhadap sektor pariwisata kamis lalu (16/04/2020), pandemi ini akan berakhir sebelum tahun depan. Dan saat itulah, Indonesia justru akan menuai buah ekonomi yang signifikan. Warga dari seluruh dunia akan beramai-ramai keluar dari rumah. Pariwisata akan meningkat pesat, hotel, resto, hingga sektor perdagangan akan meningkat drastis.
