Sejarah Pembentukan Negara Republik Demokratif Timor Leste Tahun 1998-2002

Timor Timur dahulunya merupakan daerah jajahan Portugis yang pada masa itu di sebut dengan Timor Portugis. Keadaan di Timor Portugis berubah setelah terjadinya revolusi bunga pada tanggal 25 April 1974. Isu dekolonisasi melahirkan politik dekolonisasi, terutama di Propinsi Timor Portugis. Mula-mula dibubarkanlah partai Acgro Nacional Popular (ANP), satu-satunya partai yang boleh berdiri di Timor Portugis. 

Selanjutnya, rakyat diperbolehkan membentuk partai-partai. Tak lama kemudian, tepatnya Juni 1974, muncul tiga tawaran dari Lisabon yaitu terus bersatu dengan Portugis, kemerdekaan atau integrasi dengan Indonesia. Pilihan-pilihan itu telah menyebabkan makin tajamnya perbedaan dalam tubuh partaipartai yang baru berdiri. (Khairul Jasmi, 2002: 21). 

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia tidak terlepas dari perubahan politik dan krisis moneter di Indonesia serta desakan dunia internasional yang semakin menguat yang mana sebelumnya di era perang dingin, Amerika Serikat dan sekutunya berpihak pada integrasinya Timor Timur ke Indonesia. Namun, pasca perang dingin yang menandai pula selesainya persaingan ideologi liberalisme versus komunisme, mengemukanya wacana penegakan HAM, dan ini menjadi titik antiklimaks perjuangan Indonesia untuk mempertahankan Timor Leste.

Sebagai wujud dari semangat reformasi, Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie memberikan dua pilihan bagi rakyat Timor Timur, yaitu tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperoleh otonomi luas, atau memisahkan diri lalu membentuk Negara merdeka.

Kegagalan pokok dalam menangani Timor Timur itu berupa ketidakmampuan pemerintah merebut hati rakyat. Kesempatan pemerintah Indonesia selama lebih dari dua dasawarsa, untuk membuktikan bahwa hidup bersama dengan bangsa Indonesia adalah pilihan terbaik, telah disia-siakan tidak saja oleh pemerintah Indonesia sendiri, tapi juga oleh tokoh-tokoh Timor Timur yang diberi kesempatan berkuasa. 

Kekuasaan yang dimiliki tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, tapi lebih banyak untuk menumpuk kekayaan diri sendiri dan kelompoknya. Setelah Timor Leste merdeka, Indonesia masih dihadapkan dengan masalah-masalah seperti asset-aset pemerintah dan para pengungsi. Serta masalah yang paling disorot pihak internasional yaitu pelanggaran-pelanggaran HAM sebelum maupun sesudah jajak pendapat.