Gerakan Sosial Demonstrasi Mahasiswa Aceh Atas Ketidakpuasan Terhadap Putusan MK

Namun, dalam teori gerakan sosial, tindakan represif justru dapat memperkuat semangat perlawanan dan semakin menegaskan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok yang berjuang. Respons terhadap tindakan represif ini sering kali menciptakan rasa solidaritas yang lebih besar di antara mereka yang memperjuangkan perubahan. Gerakan sosial ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk mencapai keadilan sosial dan politik bukanlah hal yang mudah, tetapi tetap penting untuk dilakukan, meskipun menghadapi hambatan dan tantangan dari kekuatan yang lebih besar.

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di Gedung DPR Aceh pada 23 Agustus 2024, menunjukkan betapa pentingnya peran gerakan sosial dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi dalam sistem politik. Protes yang digelar oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Banda Aceh dan Aceh Besar, yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap keputusan DPR yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah, menjadi cermin dari kesadaran kolektif yang menginginkan perubahan. 

Gerakan sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap ketidakadilan kebijakan yang dihasilkan oleh legislatif, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang dianggap tidak lagi memenuhi harapan rakyat. Dalam konteks ini, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang menuntut agar kebijakan yang diambil oleh DPR lebih mengakomodasi kepentingan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun menghadapi hambatan berupa represifitas aparat keamanan, yang berusaha membubarkan massa dengan gas air mata, aksi ini tetap menunjukkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan. Gerakan ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial sering kali memerlukan perjuangan dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan besar, serta menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga demokrasi dan keadilan politik.