Mohon tunggu...
Yohanes Djanur
Yohanes Djanur Mohon Tunggu... Freelancer - Mahasiswa

Penulis Lepas. Menyukai sastra dan politik.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Oligarki dan Pembajakan Demokrasi

12 November 2023   20:15 Diperbarui: 12 November 2023   20:35 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Nasip kelam perjalanan demokrasi Indonesia tak lagi dibendung. Penumpang gelap demokrasi mulai merong-rong eksistensi demokrasi di tengah terpaan ekonomi global dan kenaikan harga pangan, akibat tensi politik nasional yang semakin kental dengan aroma kepentingan elite politik dan kaum oligarkis menjelang pemilu 2024. 

Demokrasi telah dibajak oleh sebagian pihak yang dinilai memiliki kepentingan strategis dan politis terkait keberlanjutan dan keberpihakan ekonomi pacsa pemilu nanti. Akibatnya skala kepentingan ekonomi rakyat kecil semakin termajinalisasi oleh karena pemboikotan keran pemerataan ekonomi yang secara kasat mata dapat dilihat dari berbagai kebijakan ekonomi pemerintah yang akhir-akhir ini tidak pro-rakyat, seperti melonjaknya harga bahan pangan dan BBM. 

Tidak hanya itu, berbagai skandal jabatan seputar tindak pidana korupsi di lembaga pemerintahan semakin hari semakin menggurita. Sebut saja, kasus tindak pindana korupsi di kementrian Kominfo yang menyeret mantan menteri Jonny G Plate dalam pengadaan tower BTS merupakan satu dari rangkain gerbong korupsi yang menyeret uang negara sekian triliun. 

Krisis ini telah membawa Indonesia ke dalam pusaran hitam kepentingan pragmatis para pemangku kekuasaan. Negara seolah-olah dijadikan kuda tunggang untuk kepentingan hedonis para birokrat dan elite politik. Taburan kepentingan di langit dan dinding istana, parlemen dan kantor partai, setidaknya telah merangkai pita duka bagi matinya demokrasi Indonesia serta sabuk kemenangan bagi kaum oligarkis. 

Di samping itu, pergolakan politik menjelang pilpres 2024 semacam alarm bahwasannya demokrasi sepertinya berjalan tertatih-tatih. Isu politik dinasti, mahkamah keluarga, hingga polemik hukum terkait keputusan MK merupakan beberapa dari sekian isu dan realitas politik yang terus mencaplok kemurnian berdemokrasi. Demokrasi tidak lagi berjalan di atas nalar moral dan etika yang sehat melainkan didisain untuk melayani kepentingan para penguasa dan para bohir menjelang pemilu 2024. 

Kenyataan pahit ini bisa disimpulkan sebagai pembajakan demokrasi yang secara terang benderang dilakukan oleh kaum oligarkis. Di sini, kepentingan negara sepertinya telah diabaikan demi ambisi kuasa dan harta. Tak peduli seberapa parah penganiayaan brutal terjadi kepada demokrasi, yang jelas realitas kelam inilah yang sedang menghantui ketakutan berbangsa dan bernegara.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun