Dua pejabat, seorang Kepala Desa dan Sekretaris Desa, ditangkap karena menyalahgunakan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dana yang disalahgunakan mencapai Rp780 juta. Kasus ini menjadi contoh jelas bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merambah hingga tingkat lokal yang berdampak langsung kepada masyarakat.
3. Kasus Ronald Tannur
Kasus ini melibatkan tiga hakim dan seorang pengacara yang ditangkap terkait dugaan penyuapan dalam proses peradilan. Mereka diduga memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur, seorang tersangka dalam kasus besar lainnya. Penangkapan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan pun dapat terjerat dalam praktik korupsi jika tidak diawasi dengan ketat.
4. Korupsi Tol Padang-Pekanbaru
Proyek pengadaan lahan untuk pembangunan tol Padang-Pekanbaru menjadi sarang praktik
korupsi. Dua belas aparatur sipil negara (ASN) ditangkap dalam operasi yang mengungkap adanya penggelembungan harga dan penyalahgunaan dana pengadaan lahan yang merugikan negara hingga Rp27 miliar. Kasus ini menggambarkan bahwa sektor infrastruktur pun tidak luput dari potensi penyimpangan yang merugikan negara dan rakyat.
5. Kasus PT. ANAM Tbk
Sebanyak enam tersangka terlibat dalam kasus produksi logam mulia secara ilegal yang
merugikan negara dalam jumlah besar. Korupsi di sektor swasta seperti ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan semua sektor, baik yang berada di ranah publik maupun yang bersifat komersial.
6. Korupsi Dana Hibah NPCI
Kvin Fabiano, anggota DPRD Solo, ditangkap karena terlibat dalam korupsi dana hibah sebesar
Rp122 miliar yang seharusnya digunakan untuk kepentingan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI).
Kasus ini mengungkap betapa buruknya penyalahgunaan dana hibah yang ditujukan untuk mendukung atlet difabel. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sering kali disalahgunakan oleh para pejabat.
7. Korupsi Impor Gula
