Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif Era Jokowi

Politik Bebas dan Aktif merupakan buah pemikiran pragmatis serta idealis Moh. Hatta bagi Indonesia yang dicetuskan melalui pidato "Mendayung di antara Dua Karang" pada 2 September 1948. 

Menurut Hatta, dalam politik luar negeri Indonesia harus bersifat bebas yang mana berarti sanggup menentukan jalan tanpa pengaruh dari kepentingan politik pihak manapun. Sementara aktif berarti keterlibatan dan keyakinan Indonesia pada terciptanya perdamaian dunia serta menjalin hubungan baik dengan seluruh bangsa dan negara.

Politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih berfokus pada isu-isu domestik. Berbeda dengan pemerintahan SBY yang menekankan pada penguatan peran Indonesia di kawasan dengan slogan "a thousand friends and zero enemies". Kebijakan politik luar negeri di era Jokowi seringkali berorientasi pada pembangunan dalam negeri, seperti berakhir pada adanya investasi dan kerja sama perdagangan. 

Sesuai dengan arahan Jokowi, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menerjemahkan pendekatan kebijakan luar negeri pada pernyataan kebijakan tahunan pertamanya. Menlu Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia akan memprioritaskan penjagaan kedaulatan Indonesia, peningkatan perlindungan WNI, serta mengitensifkan diplomasi ekonomi. 

Sesuai dengan pernyataan tersebut, Menlu Retno Marsudi juga menekankan tiga arah imperatif sebagai turunan dari politik luar negeri yang berorientasi domestik. 

Pertama, penguatan ekonomi melalui kegiatan diplomasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan hubungan timbal balik antara dimensi politik luar negeri dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Kedua, aktif dalam melakukan mekanisme bilateral sebagai instrumen diplomatic daripada melalui multilateral. 

Sumber daya lebih diarahkan untuk memberikan support dan aktif dalam forum bilateral. Ketiga, memungkinkan pejabat perwakilan yang ditiugaskan untuk lebih aktif mempromosikan keunggulan Indonesia yang bersaing khususnya secara ekonomi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi berfokus pada pembangunan ekonomi dalam negeri.

Pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif sangat bergantung pada interpretasi seorang pemimpin terhadap pengertian dari politik bebas dan aktif itu sendiri. 

Presiden Jokowi, dilihat dari beberapa pernyataan dan aksi yang dilakukan fokus pada peningkatan power dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Selain itu, setiap melaksanakan agenda politik luar negeri, Jokowi berorientasi pada hasil konkret dalam setiap pertemuan. 

Oleh sebab itu, Jokowi cenderung menghindari pertemuan yang sekiranya tidak menghasilkan sesuatu yang diperlukan. Kecenderungan Jokowi dalam pembangunan dalam negeri lantas sedikit mengesampingkan aspek lain, seperti pertahanan dan keamanan.

Sebagai pemimpin yang memiliki latar belakang seorang pebisnis, peran tim kebijakan luar negeri sangat berpengaruh pada pengambilan kebijakan Jokowi. Tim kebijakan luar negeri terdiri dari akademisi dan professional yang mana terdapat dua yang paling menonjol, yaitu Luhut B. Panjaitan dan Rizal Sukma. Keduanya memiliki peranan penting dalam membentuk perjanjian hingga kampanye politik luar negeri.