Normalisasi Itu Nonsense

Normalisasi dipakai alasan oleh calon Gubernur Ahok untuk menggusur warga yang tinggal di pinggir kali. Beliau berkilah bahwa penggusuran adalah satu-satunya cara untuk menormalisasi aliran sungai sehingga banjir dapat dihindari. Tapi, apa yang terjadi hari ini, banjir masih menenggelamkan kehidupan masyarakat. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ahok itu omong-kosong.

Di Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, normalisasi malah mangkrak dari tahun 2014. Akibatnya, saat guyuran hujan – yang oleh Pak Ahok dengan sesumbar mengatakan tidak akan membuat Jakarta Banjir – Cipinang Melayu direndam banjir hingga mencapai dua meter.

Pemerintah harus konsisten pada kebijakan dan langkah-langkah penerapannya. Jangan sampai normalisasi hanya dijadikan alasan untuk menggusur warga, tapi banjir malah semakin normal terjadi. Kalaupun penggusuran, yang kemudian oleh pasangan Ahok-Djarot, diperhalus dengan kata ‘memindahkan” warga, harus diambil untuk menormalisasi pinggiran kali, maka kebijakan itu harus dilaksanan hingga selesai.

Karena kebijakan yang sudah dibuat, tapi tidak dilaksanakan pada akhirnya hanya akan membuat masyarakat tambah menderita. Karena itu, wajar jika warga Cipinang Melayu mengeluhkan mandegnya normalisasi di daerah mereka.

Karena itu, ketika Pak Ahok berencana untuk datang ke wilayah banjir tersebut untuk menjelaskan kepada warga supaya mereka menerima normalisasi, sebenarnya bukan penerimaan warga yang menjadi persoalan, tapi progress pelaksanaan program normalisasi yang macet yang membuat warga tidak yakin.

Mengenai macetnya program ini sesungguhnya disadari oleh Pak Ahok. Beliau sendiri yang mengatakan bahwa setelah 4 tahun masa pengerjaan proyek normalisasi, baru 40 persen yang sudah rampung. Jadi, kalau kita melihat rentang waktu pengerjaan proyek dan progresnya, maka persoalan banjir ini masih akan dialami oleh warga hingga lebih dari 5 tahun lagi. Itu pun kalau proyeknya tidak mangkrak seperti sekarang.