Bisakah Kurikulum Merdeka Bertahan di Tengah Perubahan Birokrasi?

Sejak Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dipecah menjadi dua kementerian yang lebih spesifik, banyak yang bertanya-tanya mengenai kelanjutan nasib Kurikulum Merdeka. 

Sebagai inisiatif besar yang sebelumnya digagas dan diimplementasikan oleh Kemendikbudristek, Kurikulum Merdeka memiliki tujuan besar: memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah dalam mengatur pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu, apa dampaknya terhadap kurikulum ini setelah terjadinya perubahan struktural pada kementerian yang mengurusnya? 

Berikut pembahasan menarik seputar dinamika tersebut.

Kurikulum Merdeka: Sebuah Perjalanan Singkat

Kurikulum Merdeka diluncurkan dengan fokus pada fleksibilitas dan kemandirian dalam pembelajaran. Ini adalah kurikulum yang memberikan ruang lebih bagi guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan potensi siswa, serta menitikberatkan pada project-based learning dan pendekatan diferensiasi. 

Dengan berbagai perubahan ini, Kurikulum Merdeka berusaha mendukung kreativitas guru dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan bagi siswa.

Namun, tak lama setelah peluncuran kurikulum ini, keputusan politik memisahkan Kemendikbudristek menjadi dua kementerian yang berbeda: Kementerian Pendidikan dasar dan menengah serta Kementerian pendidikan tinggi. Pemisahan ini memicu pertanyaan di kalangan pendidik dan praktisi pendidikan mengenai arah kebijakan ke depan.

Implikasi Pemisahan Kemendikbudristek Terhadap Kurikulum Merdeka

Pemecahan Kemendikbudristek memiliki dampak langsung pada struktur organisasi dan pembagian tugas di dalam pemerintahan. Dalam konteks pendidikan, hal ini dapat mempengaruhi arah kebijakan Kurikulum Merdeka. Beberapa potensi dampaknya antara lain:

1. Perubahan Pengawasan dan Koordinasi