Refleksi Rencana Interpelasi Wakil Rakyat DKI Jakarta

Lagi-lagi kita dipertontonkan dengan berita ulah baru para anggota dewan di DPRD DKI Jakarta, dimana baru-baru ini kita sama-sama mendapatkan berita bahwa DPRD DKI Jakarta akan menggunakan hak interpelasi terhadapProgram Kartu Jakarta Sehat yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakan oleh Gubernur DKI yang akrab disebut Jokowi.

Hak Interpelasi adalah Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat. DPRD DKI Jakartaadalah lembaga perwakilan rakyat yang bertindak sesuai dengan kebutuhan rakyak di DKI Jakarta. sebagaimana kita ketahui bahwa Program Kartu Jakarta Sehat adalah program pemerintah DKI Jakartayang menyentuh langsung elemen masyarakat bawah khususnya dibidang kesehatan. Pelaksanaan program inipun baru berjalan seumur jagung dan dalam proses perjalanannya didapat berbagai persoalan atau masalah yang timbul salah satunya yang baru-baru ini kita dengarada sekitar 16 Rumah Sakityang mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat walaupun akhirnya 14 Rumah sakit diantaranya batal untuk mundur dari Program Kartu Jakarta Sehat. Mencermati hal ini sebagian Fraksi pada DPRD DKI Jakarta hendakmenggunakan hak nya yaitu hakinterpelasi untuk mempertanyakan langsung kepada gubernur DKI Jakarta berkaitan dengan jalannya program Kartu Jakarta Sehat yang dinilai bermasalah. Begitu cepatnya reaksi dalam menggunakan hak interpelasi dilontarkan beberapa pihak anggota DPRD DKI Jakarta tanpa lebih dahulu mendiskusikan persoalan ini dengan berkoordinsi antara Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi salah satunya persoalan kesehatan.

Harusnya beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang hendak menggunakan hak interpelasinya lebih bijaksana dalam memandang sebuah persoalan dikarenakan persoalan ini menyangkut kebutuhan pemenuhan kesehatan bagi warga DKI Jakarta terlebih mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan. Antara legislative dan eksekutif harus lebih bekerjasama melalui jalur koordinasi terhadap SKPD pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hak interpelasi masih terlalu cepat digunakan untuk program yang masih berjalan seumur jagung yang dibutuhkan adalah dukungan penyesuaian jalannya program Kartu Jakarta Sehat ini. Dirasa banyak hal yang selama ini menjadi persoalan ditengah perjalanan pemerintah daerah sebelumnya antara lain; gagal mengatasi kemacetan, gagal mengatasi banjir yang menimbulkan korban baik materil maupun imateril, gagal mengatasi premanisme, gagal membangun monorail yang hingga sekarang kita dipertontonkan dengan tiang-tiang raksasa yang tidak jelas peruntukannya dan lain sebagainya. Beberapa persoalan tersebut harusnya menyentuh hati mereka yang katanya “duduk sebagai wakil rakyat”. Lalu kemudian masyarakat DKI Jakarta akan bertanya ditengah persoalan tadi “dimana mereka selama ini yang duduk sebagai wakil rakyat ???”