Pemberlakuan kebijakan Lockdown yang diterapkan hampir di setiap negara di penjuru dunia pada masa pandemi lalu cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan emisi gas CO2. Namun saat kebijakan Social Distancing mulai dilonggarkan emisi gas CO2 naik secara ekstrem. Karbon Global memprediksi bahwa emisi gas yang telah mengalami penurunan selama tahun-tahun pandemi akan mengalami peningkatan yang mengejutkan. Pembakaran dari senyawa yang mengandung karbon seperti CO2, solar, Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan bahan bakar lainnya akan menghasilkan suatu gas yaitu Emisi karbon. Terdapat 3 hal utama yang menyumbangkan emisi gas CO2 yang berlebih yaitu pada bidang transportasi, pemukiman dan industri. Penyumbang utama emisi gas CO2 tersebut, tidak dapat dikendalikan dengan mudah. Hal ini disebabkan karena rencana pembangunan berskala besar dan berkelanjutan tersebut merupakan salah satu rencana yang telah digalakkan oleh pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan selanjutnya. Namun, peningkatan skala pembangunan tersebut sejalan dengan peningkatan emisi gas CO2. Sehingga hal ini perlu mendapat perhatian khusus, demi terwujudnya kesejahteraan hidup itu sendiri.
Berdasarkan laporan dari BPS yang diimplementasikan pada grafik tersebut, membahas mengenai Indonesia yang akan memasuki masa terjadinya “Bonus Demografi” pada tahun 2030-2040. Pada Fase Bonus Demografi tersebut, akan ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya, sehingga dari laporan tersebut dapat diasumsikan bahwa akan terjadi pelebaran maupun penambahan aktivitas yang turut menyumbangkan emisi gas CO2 yaitu baik pada bidang transportasi, pembangunan dan industri. Terjadinya kenaikan jumlah penduduk usia produktif ini akan sejalan dengan naiknya kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
Prof. Samuel Myers, pakar kesehatan lingkungan di Universitas Harvard, Boston mengatakan bahwa penemuannya menyebutkan peningkatan kadar CO2 mempengaruhi nutrisi manusia dengan mengurangi tingkat nutrisi yang sangat penting dalam tanaman pangan. Beliau menambahkan bahwa pada sudut pandang kesehatan, zat besi dan zinc sangat penting, namun hal yang sangat disayangkan terdapat masalah kesehatan masyarakat yang sangat besar yaitu terdapat 2 miliar orang menderita kekurangan zat besi dan zinc di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan kerusakan serius, khususnya pada bayi dan wanita hamil yang sedang berkembang. Permasalahan kekurangan zat gizi ini pun makin kompleks dengan emisi gas CO2 yang terus bertambah.
Penyusunan rencana dalam menjaga ketahanan pangan nasional pun terus menjadi prioritas pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sehingga berbagai aksi berupa program telah dijalankan oleh pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan tersebut. Ketahanan pangan nasional dapat dicerminkan melalui persediaan pangan yang cukup, baik dalam kuantitas maupun kualitas yang terbukti aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Salah satu program pemerintah yang telah digalakkan dalam mengurangi penumpukan emisi gas ini yaitu dengan penerapan pajak karbon kepada lembaga yang menghasilkan emisi gas CO2 yang telah melebihi batas emisi dan melebihi batas dari jumlah emisi yang telah dibeli. Program ini merupakan salah satu instrument untuk mitigasi perubahan iklim sebagai satu bagian paket komprehensif yang disebut sebagai Carbon Tax.
Tanggal 1 April merupakan awal pelaksanaan program ini yang menjadikan badan yang bergerak pada bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara. Carbon Tax yang diterapkan menggunakan skema Cap and tax secara terbatas. Tarif sebesar Rp.30.000/tCO2e pun dibayarkan oleh PLTU batubara yang masuk pada kas negara. Melalui program ini diharapkan dapat menurunkan risiko perubahan iklim serta mendorong perkembangan pasar karbon. Dana yang akan didapatkan nantinya akan dialokasikan sebagai biaya tambahan untuk dana pembangunan, membantu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dana yang didapatkan dari hasil pajak karbon juga dapat menjadi investasi yang ramah lingkungan. Selain berdampak langsung terhadap sektor pembangunan, para masyarakat yang berada pada ekonomi menengah kebawah akan mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan dana ini. Sebelum pencemaran akibat dari limbah ternak ini semakin memunculkan dampak yang tidak ramah lingkungan, menimbulkan banyak orang yang mulai melakukan inovasi untuk memanfaatkan limbah ternak menjadi hal yang lebih bermanfaat. Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah yaitu program BIRU (Biogas Rumah).
Program BIRU merupakan sebuah inovasi yang mulai diinisiasikan pada tahun 2009 oleh HIVOS dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kemudian pada tahun 2012 diimplementasikan oleh Yayasan Rumah Energi. Program BIRU merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan energi terbarukan dengan memanfaatkan limbah ternak menjadi biogas dan ampasnya akan dijadikan kompos untuk meningkatkan kualitas pakan ternak yang dibudidaya. Sehingga untuk keperluan sehari hari seperti memasak dapat menggunakan biogas sebagai sumber energi bersih dan ramah lingkungan. Limbah ternak yang awalnya menjadi sebuah tantangan dan hambatan pun diubah menjadi energi terbarukan dan media sampingan dalam peningkatan kualitas ternak secara tidak langsung. Program BIRU ini akn menghasilkan produk berupa listrik, pupuk alami, hingga gas untuk memasak. Terhitung sebesar 273,669 ton CO2e dapat berkurang setiap tahunnya dengan penggunaan 1 reaktor biogas. Sehingga pemanfaatan biogas dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan menurunnya tingkat emisi gas CO2.
Sebagai upaya yang telah diwacanakan dan digalakkan oleh pemerintah kita perlu mendukungnya selama program tersebut tidak melanggar hak kita sebagai warga negara. Sehingga kita perlu membantu untuk mensosialikasasikan dan mengedukasi masyarakat secara luas mengenai penggunaan berbagai program yang telah pemerintah dukung dan galakkan.
