Dinasti Politik Sulit Dihindari

Setiap menjelang pemilu kepala daerah atau pilpres , isu dinasti politik terus menerus diangkat dan dibahas secara mendalam. Dinasti politik umumnya berkonotasi negatif karena biasanya dikaitkan dengan korupsi. Korupsi yang dilakukan dinasti politik memberikan kesan korupsi struktural, sistemik, dan masif (TSM). Tingkat kerusakan dan bahaya yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing individu.

Di banyak negara, dinasti politik tidak  berarti korupsi. Singapura adalah salah satu contohnya. Salah satu kekuatan di negeri ini adalah dinasti politik. Lee Kuan Yew mendirikan Singapura dan menjadi pemimpinnya sejak lama, namun penguasa selanjutnya adalah  keluarganya. Namun dinasti politik  Singapura tidak bisa dikaitkan langsung dengan korupsi. Singapura dikenal sebagai negara dengan penegakan hukum yang  sangat baik, terutama dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut Transparansi Internasional, Singapura menduduki peringkat ke-8 dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2016.

Dinasti politik tidak sejalan dan cenderung bertentangan dengan demokrasi. Prinsip dinasti adalah pemusatan kekuasaan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan demokrasi yang bertumpu pada desentralisasi  vertikal dan horizontal. Kekuasaan  terpusat hampir sama dengan kekuasaan absolut. Kekuasaan yang absolut juga cenderung korup secara absolut. Inilah alasan utama mengapa dinasti politik diduga terkait dengan korupsi.

Di Indonesia sendiri, istilah dinasti politik belum kita kenal. Dimulai dari Dinasti Ratu Atut di Banten, Bangkalan, Dinasti Fuad Amin di  Madura, Dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, dan beberapa dinasti lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat semakin menyadari bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo perlahan-lahan membangun dinasti politik dengan membawa kedua anaknya terjun ke  dunia politik. Terbaru, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan  usia minimal calon presiden dan wakil presiden (Kapres-Kawapres) tetap di atas 40 tahun, kecuali mereka sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Banyak parpol yang menilai keputusan tersebut sejalan dengan kepentingan dinasti politik Jokowi dan membuka jalan bagi putra sulungnya, Gibran Rakabumin Raka yang kini menjabat Wali Kota Solo, untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Aku percaya itu. . Apalagi, Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini, Anwar Usman, adalah kakak iparnya. Jokowi. Sebelumnya, putra bungsu Jokowi, Kesan Pangarep, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), meski baru resmi bergabung beberapa hari lalu dan baru  terjun ke dunia politik.

Selain PSI, banyak partai politik di Indonesia yang tampaknya juga terjebak dalam dinasti politik. Misalnya, Partai Demokrat yang saat ini dipimpin  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia merupakan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri dan tokoh penting Partai Demokrat yang menjabat presiden  selama 10 tahun (2004 hingga 2014). ). AHY meraih jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sekitar empat tahun setelah  terjun ke dunia politik. Tentu saja ini adalah waktu yang sangat singkat. Dinasti politik sepertinya sulit dihindari.