Larangan Merokok: Merugikan Negara atau Menguntungkan Masyarakat?

Ada dua ekstrem aliran tentang pandangan 'budaya merokok' yang hidup di Indonesia. Kedua ekstrem ini tidak terang-terangan saling menyerang, tetapi gagasan-gagasan kontradiktif antara kedua ekstrem inilah yang sering membuat masyarakat bingung; ke pihak ekstrem mana harus berpihak? Ekstrem pertama adalah pro kebiasaan merokok. Yang tergolong ke dalam ekstrem ini, beberapa di antaranya ialah perusahaan-perusahaan rokok berskala besar di Indonesia yang nyatanya kuat dalam menyokong pendanaan even-even besar, menggalang misi kemanusiaan, bahkan mendorong pertumbuhan pendidikan lewat produk-produk beasiswa. Para rokok mania juga ikut tergabung dalam ekstrem ini. Atas dalih yang mendasarkan diri pada hak-hak dasar manusia untuk bebas melakukan ini-itu, banyak perokok yang melanjutkan 'budaya merokok' dan memilih tutup telinga terhadap banyak tudingan dan cibiran orang yang menuding mereka penyebab banyak masalah lingkungan dan kesehatan sosial. Ekstrem pro-kebiasaan merokok punya power yang cukup besar untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan dan deal penting yang berkaitan dengan regulasi rokok di Indonesia. Memang, kenyataannya, ribuan orang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan nglinting rokok di perusahaan rokok baik yang berskala lokal-regional maupun internasional. Nyata pula di mata kita bahwa mereka pun perlu penghidupan yang baik, yang salah satu caranya mereka geluti dengan berkerja pada pabrik-pabrik rokok. Kebijakan frontal untuk menutup perusahaan-perusahaan rokok dalam jangka waktu pendek jelas tidak manusiawi bagi ribuan pekerja tadi. Namun, membiarkan semakin banyak perokok mengepulkan racun berbahaya bagi lingkungan dan manusia juga mustahil bagi pemerintah Indonesia yang menjadi bagian dari kebijakan dunia yang pro-lingkungan. Ekstrem lainnya ialah pihak yang kontra kebiasaan merokok. Ekstrem ini digawangi oleh aktivis-aktivis lingkungan hidup yang getol menyuarakan himbauan antirokok melalui media cetak, televisi, maupun media on-line. Penjelasan mengenai berbagai macam racun yang terkandung di dalam rokok atau penyakit-penyakit yang mungkin timbul karena kebiasaan merokok selalu mereka serukan untuk menyelamatkan lebih banyak orang dari bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Gerakan yang dilakukan oleh ekstrem ini, meskipun tidak serta merta dapat merubah pola pikir banyak orang, setidaknya telah menjadi langkan positif yang melegakan lingkungan hidup dan tentu saja, para perokok pasif. Lalu, pertanyaannya, ke manakah pemerintah harus berpihak? Mengangguk-angguk atas penjelasan tentang bahaya rokok oleh para aktivis lingkungan dan kemanusiaan, atau menandatangani lebih banyak regulasi yang menunjukkan keberpihakan terhadap industri rokok di Indonesia? Baiklah kita melihat filosofi dasar sebuah negara atau pemerintahan. Negara terdiri atas sekelompok masyarakat yang bersepakat untuk bersatu dan terikat aturan tertentu dalam wilayah/ regional yang tertentu pula. Indonesia pun adalah sebuah negara. Negara Indonesia terdiri atas orang-orang Indonesia yang punya hak-hak dasar mereka masing-masing namun juga tidak lepas dari keterbatasan yang ada karena hak-hak dasar orang lain. Negara semestinya memberi prioritas pada keberlanjutan hidup banyak warga negaranya yang adalah 'anggota tubuh' negara itu sendiri. Dengan kata lain, human yang menjadi bagian integral dari suatu negara, semestinya mendapat prioritas tertinggi di atas kepentingan negara itu sendiri. Lantas? Negara Indonesia punya otoritas nasional dan harga diri di depan warga negaranya. Kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, dalam hal ini kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik serta terjaminnya kesehatan, tentu akan menunjukkan bahwa negara ini sungguh menghargai citizen sebagai bagian terpenting dari suatu negara. Biarlah pemerintah menentukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berlatar bisnis, humanisme, ataupun environment-focused dari dua ekstrem tentang rokok yang hidup di Indonesia.