Dampak Digital Governance

Penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, seperti  urusan bisnis, layanan kesehatan, pendidikan,  serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan dapat di aplikasi kan oleh lembaga legislatif yudikatif  dan eksekutif atau Administrasi Publik untuk meningkatkan efisiensi internal menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis namun hal ini memiliki dampak untuk  kinerja organisasi.

Terdapat dua dampak yaitu. dampak positif dan dampak negatif dari digital Governance dan dampak nya  terhadap kinerja organisasi adalah yang pertama pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi telah  disediakan  dan bisa di akses selama 24 jam setiap hari tanpa harus menunggu dibukanya kantor.

Informasi dapat di akses di mana saja seperti  dari kantor maupun di rumah. yang kedua peningkatan hubungan antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat umum keterbukaan atau transparansi maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik yang ketiga pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.

Jadi dalam hal ini ketika terjadi hal seperti pengaduan oleh masyarakat dapat dengan mudah di dengar oleh pemerintah. pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien yang mana koordinasi koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau berbagai video Conference, yang mana ini sangat membantu dalam pelaksanaan pemerintahan agar terwujudnya integrasi sistem administrasi pemerintahan melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah di pusat maupun di daerah semua data dan teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Sebagai pendorong untuk para aparat pemerintahan mengantisipasi hal-hal baru dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan terhadap realisasi pemerintahan yang lebih baik atau Good Governance yang selanjutnya yaitu sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan daripada sebagai alat untuk membantu proses monitoring.

Sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber informasi dan data-data sarana yang dapat menciptakan transparansi dalam proses pengambilan keputusan pejabat pemerintah membantu melaksanakan tugas dan kemajuan dengan kemajuan alat-alat teknologi informasi seperti halnya yang dilakukan oleh KPK yang berhasil menangkap orang orang yang melakukan korupsi dengan  memanfaatkan teknologi yang di memiliki. 

Dalam hal nya digital Governance yang telah di terapkan hal ini sudah menunjukan bahwasan nya sangat membantu dalam menjawab persoalan yang sedang di hadapi.

Selain dampak positif ada juga dampak negatif nya.  karena segala hal selalu mengandung 2 faktor ada yang negatif  dan ada yang Positif. begitu pun dengan digital Governance yang telah di terapkan di berbagai organisasi atau instansi pemerintah di Indonesia baik pemerintah pusat maupun daerah. 

Dan dampak negatif dari digital Governance yaitu  lebih banyak nya   akses  secara gratis ke situs akan membuka peluang bagi kejahatan cyber yang dapat merusak sistem dalam hal ini di Indonesia sendiri kerap terjadi kejahatan seperti yang belum lama ini di beritakan, banyak sekali kasus pembobolan di dari situs-situs seperti kasus yang terjadi pada pembobolan situs milik KPU komisi pemilihan umum atau  penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker, selanjut nya yaitu biaya yang mana dalam membangun suatu digital Governance tersebut harus membangun suatu infrastruktur untuk menunjang dari teknologi tersebut.

Sebelum digunakan  kemudian yang harus di perhatikan  privasi suatu negara karena kerahasiaan tidak dijamin oleh meningkatnya kecanggihan alat-alat deteksi tersebut. semakin canggih alat tersebut belum bisa menjamin terhindar dari kejahatan. semua informasi digital semua tersedia untuk siapa saja yang ingin melihatnya sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran keamanan yang tidak terelakkan karena banyak yang mengambil data-data pribadi seseorang tersebut bisa menjadi sebuah pelanggaran.

Setiap orang saat ini sudah harusnya melek akan teknologi, yang saat ini perkembangan nya semakin pesat. namun sayang nya produk yang di tawarkan oleh pemerintah yaitu pemerintahan yang berbasis digital.