Laut China Selatan: Arena Pertarungan Geopolitik Dunia Modern

1. Latarbelakang Sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Perselisihan ini melibatkan banyak negara yang mengklaim wilayah maritim dan sumber daya di dalamnya, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan negara-negara lain. Tiongkok memiliki klaim kuat atas sebagian besar Laut Cina Selatan yang dikenal sebagai Garis Sembilan Titik. Klaim ini didasarkan pada sejarah, hukum internasional, dan kesadaran akan peraturan. Namun, tindakan Tiongkok untuk memperkuat klaim tersebut seringkali memicu reaksi negatif dari negara lain dan pengamat internasional, yang memandangnya sebagai kontraproduktif terhadap upaya mencari solusi damai. Tiongkok terhadap perkembangan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS). Sebagai salah satu pihak utama dalam konflik ini, sangat penting untuk memahami perspektif Tiongkok guna memprediksi kebijakan politik Tiongkok mengenai upaya penyelesaian konflik secara damai dan pengembangan kerja sama regional. Tiongkok mengklaim kedaulatan atas empat kelompok pulau yang terdiri dari 4.444 pulau di Laut Cina Selatan dan perairan sekitarnya berdasarkan tiga poin: Hak bersejarah atas penemuan, penamaan, penggunaan nama secara terus-menerus, serta tindakan protes dan perlawanan. kelanjutan pelaksanaan kekuasaan administratif, dan pengakuan kedaulatan Tiongkok oleh komunitas internasional, serta oleh beberapa negara pemohon lainnya. Sementara itu, dalam upaya penyelesaian konflik ini, semua pihak didorong untuk bekerja sama mencari solusi damai berdasarkan empat prinsip: pengelolaan lautan secara damai, upaya bertahap, distribusi manfaat yang adil dan seimbang, dan eksplorasi ramah lingkungan.(Fauzan Farhana,2014) 2. Alur Permulaan ketegangan Laut China Selatan Ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS) merupakan akibat dari klaim teritorial yang kompleks dan sudah berlangsung lama yang melibatkan banyak negara di kawasan, termasuk Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. 

Sejarah klaim pertama1947 Tiongkok pertama kali mengklaim Laut Cina Selatan menggunakan peta yang menunjukkan sembilan garis putus-putus yang mencakup sebagian besar wilayah. Klaim ini dibuat setelah Partai Komunis merebut kekuasaan di Tiongkok dan menjadi bagian dari kebijakan nasionalnya.1953 Pemerintah Tiongkok mengeluarkan peta resmi yang memuat sembilan garis putus-putus, memperkuat klaimnya atas wilayah yang disengketakan.1990an Ketegangan meningkat ketika Filipina dan Tiongkok terlibat dalam insiden Mischief Reef. Insiden tersebut menampilkan pembangunan infrastruktur oleh Tiongkok di wilayah yang diklaim oleh Filipina. Insiden tersebut memicu protes diplomatik oleh Filipina Perkembangan konflik pada tahun 2013 Filipina membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag dan meminta hal berikut: bahwa klaim Tiongkok dinyatakan tidak sah dan sah; Pada tahun 2016, PCA memutuskan bahwa klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum, namun pemerintah Tiongkok menolak keputusan tersebut.2016-sekarang Meskipun ada keputusan PCA, Tiongkok tetap melanjutkan aktivitas reklamasi lahan dan pembangunan pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan, sehingga meningkatkan ketegangan dengan negara-negara ASEAN lainnya.Insiden Terkini 2023 Ketegangan kembali meningkat menyusul beberapa insiden antara kapal penjaga pantai Filipina dan Tiongkok. Kapal Penjaga Pantai Tiongkok telah terlibat dalam tindakan agresif terhadap kapal Filipina yang melakukan misi pengisian ulang di wilayah konflik. 3. Dinamika Geopolitik Laut Cina Selatan (LCS) telah menjadi salah satu fokus utama dinamika geopolitik modern, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. 

Kaya akan sumber daya alam, jalur perdagangan strategis, dan klaim teritorial yang kompleks, Laut Cina Selatan tidak hanya menjadi arena persaingan antar negara tetangga, tetapi juga mencakup negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan geopolitik Sudan Selatan dan implikasinya terhadap keamanan regional dan global. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi dinamika geopolitik Sudan Selatan adalah kepentingan ekonomi. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas dan merupakan jalur perdagangan penting bagi banyak negara. Data menunjukkan bahwa sekitar sepertiga perdagangan dunia melalui laut melewati Laut Cina Selatan, menjadikannya salah satu rute pelayaran terpenting di dunia. Negara-negara yang mengklaim wilayah di kawasan Laut Cina Selatan, termasuk Tiongkok, Vietnam,Filipina, Malaysia, dan Brunei, berupaya mengamankan akses terhadap sumber daya tersebut, yang seringkali memicu ketegangan dan konflik. Kedua, faktor keamanan juga berperan penting dalam perjuangan geopolitik Sudan Selatan.Tiongkok, sebuah negara yang semakin dominan, meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dengan membangun pangkalan militer di pulau-pulau yang diklaimnya. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di negara tetangga, tetapi juga menarik perhatian Amerika Serikat yang ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan.Dalam konteks ini, Amerika Serikat meningkatkan kerja sama militer dengan sekutunya di Asia Tenggara dan melakukan patroli kebebasan navigasi untuk menentang klaim teritorial Tiongkok. Ketiga, dinamika geopolitik di Laut Cina Selatan juga dipengaruhi oleh aliansi dan kerja sama regional. Organisasi seperti ASEAN memainkan peran penting dalam mendorong dialog dan kerja sama antar negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan di Laut Cina Selatan.

 Namun, perbedaan kepentingan antar negara anggota sering kali mempersulit upaya mencapai kesepakatan komprehensif. Selain itu, kehadiran negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia dalam bentuk kerja sama militer dan ekonomi juga turut memperumit situasi di Sudan Selatan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis di kawasan harus mengambil langkah proaktif untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Indonesia perlu memperkuat kekuatan maritim dan memperkuat diplomasi untuk mengatasi potensi konflik yang timbul akibat ketegangan di Laut Cina Selatan. Selain itu, Indonesia juga harus berperan aktif dalam forum regional untuk mendorong penyelesaian konflik yang ada secara damai. 4. Dampak Konflik Laut china Selatan Konflik Laut Cina Selatan (LCS) mempunyai dampak signifikan terhadap geopolitik global, yang berimplikasi pada stabilitas regional, hubungan internasional, dan perekonomian. Berikut ini beberapa dampak utama ketegangan di kawasan: * Meningkatnya ketegangan regional Insiden militer: Ketegangan antar negara yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, seperti Tiongkok, Filipina, dan Vietnam, seringkali berujung pada insiden militer. Misalnya, insiden baru-baru ini antara kapal penjaga pantai Tiongkok dan Filipina menunjukkan potensi peningkatan konflik bersenjata yang dapat melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat.Risiko konflik terbuka: Meningkatnya aktivitas militer dan persaingan klaim teritorial telah meningkatkan risiko konflik terbuka di kawasan, yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas di Asia Tenggara dan sekitarnya . * Dampak terhadap perekonomian dunia Rintangan terhadap lalu lintas maritim: LCS adalah jalur perdagangan utama, menangani perdagangan global senilai sekitar $5 triliun setiap tahunnya. Ketegangan di kawasan ini dapat mengganggu arus perdagangan internasional dan berdampak pada perekonomian global secara keseluruhan.Eksplorasi Sumber Daya Alam: Daerah ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas.Ketegangan dapat menghambat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ini, yang penting bagi banyak negara di Asia Tenggara dan negara lain. * Mengubah aliansi geopolitik Intervensi Kekuatan Besar: Sengketa di Laut Cina Selatan telah menarik perhatian negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.Intervensi ini dapat memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan regional, terutama mengingat adanya perjanjian pertahanan antara Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN. * Dinamika hubungan ASEAN: negara-negara ASEAN menghadapi tantangan untuk menyatukan suara mereka dalam konflik ini. Meskipun beberapa negara mungkin lebih memilih bergabung dengan Tiongkok demi keuntungan ekonomi, negara lain cenderung mencari dukungan AS.Ancaman terhadap hukum internasional Penolakan putusan arbitrase: Tiongkok telah menolak keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional tahun 2016 yang menguatkan klaim Filipina atas sebagian besar wilayah yang disengketakan. Sikap ini menjadi preseden berbahaya dalam penegakan hukum internasional di laut.Pelanggaran Kebebasan Navigasi: Tindakan agresif Tiongkok terhadap kapal asing mempertanyakan prinsip kebebasan navigasi sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan menciptakan ketidakpastian hukum di kawasan . * Dampak Lingkungan Kerusakan Ekosistem Laut: Aktivitas militer dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Cina Selatan merusak lingkungan laut, termasuk terumbu karang, dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini mempunyai dampak jangka panjang dan dapat mempengaruhi penghidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut