Menyimak tayangan TV One pagi tadi, saya tertarik dengan perdebatan antara Patra M. Zein (Kuasa Hukum Anas Urbaningrum) dan Fajroel Rahman (Direktur Pedoman Indonesia). Dalam perdebatan masalah pengungkapan atau pembeberan "dosa" Anas oleh M. Nazaruddin (Mantan Bendahara Partai Demokrat) dalam pemenangan Ketua Umum Partai Demokrat, terungkap bahwa ada aliran dana yang terkumpul dari pembiayaan APBN untuk kemudian di support dalam Timses Anas pada Kongres II Partai Demokrat.
Menurut Kang Fajroel, Anas merupakan generasi yang seangkatan dengannya yang dipersiapkan dalam kancah politik 2014. Namun, secara logika politik seharusnya Anas harus mundur dari jabatannya dan mengembalikan kekuasaan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (SBY, red). Ini bertujuan untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari keterpurukan akibat kadernya sendiri yang bertubu-tubi menyerang Anas, Ujar Fajroel. Budaya mengundurkan diri ini meniru langkah politisi di Jepang yang menganggap kesalahan fatalnya dalam merugikan kondisi perpolitikan negeri "Matahari Terbit" itu. "Dalam hal ini, Anas telah melakukan kesalahan yang cukup fatal, biasanya permohonan maaf dengan mengundurkan diri dilakukan sebagai kompensasi dari kesalahan tersebut", lanjut Fajroel.
Menurut Fajroel, contoh di Jepang yang memperlihatkan mentalitas para pemimpinnya yang patut diacungi jempol, bagaimana seorang Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara mengundurkan diri dari jabatannya, setelah dirinya menerima dana sumbangan politik dari seorang warga asing hingga melanggar UU Kontrol Dana Politik. Kemudian, Ryu Matsumoto, menteri pembangunan yang sedang menangani rekonstruksi Jepang mengundurkan diri dari jabatannya setelah kritikan pedas masyarakatnya. Padahal kritikan ini tidak disampaikan kepada dirinya sebagai menteri, tapi dilayangkan masyarakat Jepang kepada para gubernurnya. Kritikan ini muncul setelah para gubernur dinilai lamban oleh masyarakatnya dalam menangani rekonstruksi pasca tsunami di dua daerah saja, Iwate dan Miyagi.
Pernyataan Fajroel ini ditepis oleh Patra M. Zein, Lawyer Anas ini mengungkapkan bahwa keterangan Nazaruddin ini "bohong besar" dan hanya bertujuan untuk memojokkan Anas dan Partai Demokrat. "Secara logika hukum, harus ada pembuktian dari pernyataan Nazaruddin yang kemudian harus dibuktikan ke Pengadilan dan oleh sebab itu atas kebohongan yang diungkapkan Nazaruddin, Anas melaporkan Nazaruddin ke polisi dengan pasal "pencemaran nama baik", lanjut Patra. Anas memang terus bermanuver menghadang berbagai pernyataan Nazaruddin yang kian hari kian membuat rakyat kita tercengang atas kinerja partai besar dan pemenang pemilu ini.
Seharusnya mentalitas yang diperlihatkan politisi Jepang dapat ditiru Anas dan menjadi pembelajaran berharga buat kita semua. Inilah bukti budaya malu dan nilai tanggung jawab masih dijunjung tinggi di Negeri Sakura. Bagaimana di negeri kita?
