Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengembangkan tiga isu prioritas dalam Digital Economy Working Group, yang meliputi pemerataan akses digital, literasi digital, dan arus lintas data. Agenda G20 dianggap dapat menjadi momentum untuk percepatan transformasi digital. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah dalam mengakselerasi perkembangan sektor digital agar dapat bersaing dengan negara lainnya. Adapun agenda prioritas kelompok kerja ekonomi digital yaitu: Konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19; Keterampilan dan literasi digital; dan Aliran data lintas perbatasan dan arus data dengan kepercayaan.
Pilar-pilar kunci (building blocks) Indonesia dalam rangka mencapai era ekonomi digital sudah terbentuk diantaranya adalah pilar ekonomi digital yang berkelanjutan. Upaya mendorong ekonomi digital berkelanjutan diantaranya dapat dilakukan melalui pemerataan daya saing digital yang inklusif. Indeks daya saing digital secara nasional tahun 2022 mendapatkan skor 35,2. Berdasarkan rilis data dari EV-DCI 2022, Sub-indeks Input dengan pilar pembentuk terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), penggunaan TIK, dan pengeluaran untuk TIK mendapatkan poin 36,9. Untuk sub-indeks Output yang dibentuk oleh pilar perekonomian, kewirausahaan, dan produktivitas dan ketenagakerjaan memiliki poin 30,9. Sementara sub-indeks Penunjang dengan pilar infrastruktur, keuangan, serta regulasi dan kapasitas pemerintah daerah mendapatkan skor 46,1.
Pada 2022, Indonesia mulai menuju era keemasan digital. Perkembangan ekonomi digital Indonesia semakin menunjukkan peningkatan, dengan didorong oleh momentum besar pandemi dan didukung oleh upaya pemerintah dalam memperluas infrastruktur internet dan menjadikannya lebih terjangkau bagi seluruh pelosok nusantara. Salah satu dampak signifikan pandemi COVID-19 adalah akselerasi transformasi digital di Indonesia. Strategi pengembangan ekonomi digital perlu disusun dengan mengetahui potensi dan kebutuhan pengembangan di masing-masing daerah, sehingga kebijakan yang akan diterapkan lebih tepat sasaran. Selain untuk pemulihan ekonomi, potensi ekonomi digital masih sangat besar untuk dikembangkan. Dalam perspektif yang lebih luas, ekonomi digital dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Pasca pandemi, Indonesia perlu untuk tidak hanya berhenti pada usaha-usaha pemulihan ekonomi, namun juga menargetkan peningkatan ekonomi agar dapat bounce back mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tingkat perekonomian sebelum pandemi.
Fokus Presidensi G20 Indonesia pada Agenda Prioritas Finance Track Bidang Keuangan Digital
Bank Indonesia termasuk ke dalam susunan panitia nasional penyelenggara Presidensi G20 Indonesia (berdasar Keppres No. 18/2021) khususnya di bidang Finance Track. Respon kebijakan Bank Indonesia ditempuh melalui berbagai langkah penguatan bauran kebijakan diantaranya bersama Kementerian Keuangan menyukseskan agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk proaktif dan responsif dalam mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, yang tercermin dalam penerbitan Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025.
Misalnya, pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan sistem pembayaran digital yang ditunjukkan dengan peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada bulan Agustus 2019. QRIS menyediakan kode QR tunggal untuk pedagang dalam rangka memfasilitasi pembayaran di berbagai metode/aplikasi pembayaran. Berdasarkan laporan, implementasi QRIS berjalan dengan sukses. Hingga November 2021, jumlah merchant yang terintegrasi dengan QRIS mencapai 12,11 juta dan jumlah transaksi meningkat 264% (YoY) hingga 40 juta Selain itu, akumulasi nilai transaksi meningkat 248% (YoY) mencapai Rp 2,9 triliun.
Agenda prioritas Finance Track antara lain: Perpajakan internasional; Sistem pembauran di era digital; Inklusi keuangan digital dan pembiayaan UKM; Keuangan berkelanjutan; dan Mengatasi scarring untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Agenda ini perlu dikolaborasikan dalam bentuk rencana aksi untuk Presidensi dengan agenda prioritas Sherpa Track khususnya terkait transformasi ekonomi dengan manfaat digitalisasi. Hal ini guna menciptakan comprehensive exit strategy untuk pemulihan global.
Di satu sisi, program literasi keuangan digital juga perlu ditingkatkan agar masyarakat semakin memahami produk dan layanan keuangan serta semakin mudah dalam mengadopsi pembayaran digital. Layanan keuangan digital/fintech di Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. COVID-19 telah menjadi katalis tak terduga yang mempercepat transformasi digital dan teknologi.
