Laut China Selatan, bentangan perairan luas di Asia Tenggara, tak hanya menyimpan kekayaan alam melimpah, namun juga menjadi panggung sengketa internasional. Klaim sepihak China atas sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) berdampak tidak hanya pada kedaulatan negara, tetapi juga pada psikis masyarakat Indonesia. Kesadaran masyarakat atas isu ini menjadi krusial, dan langkah tegas pemerintah dibutuhkan untuk menjaga stabilitas psikologis nasional. Hal ini dikarenakan kedaulatan teritorial merupakan harga diri sebuah bangsa.
Media sosial yang gencar memberitakan potensi konflik bersenjata di Laut China Selatan turut memperkuat perasaan tidak nyaman bagi masyarakat dikarenakan nformasi yang terus-menerus mengenai aktivitas militer di perbatasan, meski belum sampai pada tahap peperangan, dapat memicu kecemasan dan ketidakpastian. Akibatnya, masyarakat rentan mengalami stres kolektif atau sederhananya secar psikis merasa tertekan. Stres kolektif dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Produktivitas menurun, rasa percaya diri terhadap keamanan nasional terkikis, dan bahkan dapat memicu konflik sosial internal. Masyarakat yang terkungkung dalam kecemasan cenderung mudah terprovokasi isu SARA dan berita bohong terkait Laut China Selatan.
Sejarah Indonesia menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk bersatu padu menghadapi ancaman bersama adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Rasa senasib sepenanggungan ini merupakan modal sosial yang bisa menumpuk dan mejadi gerakan sosial meskipun secara oline. Namun, dalam kasus Laut China Selatan, perasaan tersebut dapat berubah menjadi frustrasi dan kemarahan jika tidak dibarengi dengan resolusi yang jelas dari pemerintah. Pemerintah, sebagai representasi negara, memegang peranan vital dalam menjaga ketenangan psikis masyarakat. Sikap tegas dan langkah diplomasi yang aktif dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan menjadi penawar bagi kecemasan publik. Kejelasan informasi dan strategi pemerintah dalam menghadapi klaim sepihak China akan mengembalikan rasa percaya diri masyarakat terhadap kemampuan negara melindungi kedaulatannya.
Esai ini mengkaji sengketa Laut China Selatan dari sudut pandang realisme psikologi masyarakat Indonesia. Pisau analisis ini sangat penting untuk diperhatikan guna melihat sisi lain dari setiap konflik dan manajemen emosi masyarakat. Diperlihatkan bagaimana klaim China mengancam kedaulatan maritim Indonesia dan bagaimana diplomasi yang dilakukan selama ini dinilai belum optimal dalam melindungi kepentingan nasional. Hal tersebut juga sangat penting untuk dilihat secara psikis guna menjamin respon yang positif dari setiap masyarakat.Pendekatan psikologis ini perlu menjadi pertimbangan utama dalam menangani sengketa Laut China Selatan. Dengan memperhatikan stabilitas psikologis masyarakat, Pemerintah Indonesia dapat menghadapi ancaman kedaulatan dengan kepala dingin dan strategi yang matang serta mendapat dukungan dari masyarakat.
Pendekatan realisme menunjukkan bahwa kekuatan dan pengaruh negara di arena global ditentukan oleh kemampuannya dalam melindungi kepentingannya. Dalam konteks Laut China Selatan, kedaulatan maritim Indonesia ditentukan oleh bagaimana Pemerintah Indonesia menjamin keamanan kepentingan negara Indoneisia. Ketidaktegasan dalam menghadapi klaim China dapat memicu efek domino, menggerus kepercayaan negara lain terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Di sisi lain, diplomasi maritim merupakan instrumen penting untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan konstruktif. Namun, diplomasi Indonesia selama ini, terutama di era pemerintahan Joko Widodo, dinilai terlalu fokus pada aspek ekonomi, mengesampingkan isu keamanan maritim. Hal ini terefleksikan dalam minimnya aksi nyata di forum internasional untuk melawan klaim China, dan fokus yang lebih besar pada menjalin kerjasama ekonomi dengan negara tersebut.
Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia terjebak dalam "diplomasi jebakan" pemerintah China, di mana kerjasama ekonomi dimanfaatkan untuk melumpuhkan perlawanan Indonesia dalam isu Laut China Selatan. Pendekatan ini sejalan dengan strategi soft power China yang menggabungkan kekuatan ekonomi dengan pengaruh politik untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Akibatnya, citra dan peran aktif Indonesia di dunia internasional menjadi pasif dan tidak berpengaruh. Ketidakmampuan Indonesia dalam menyelesaikan atau setidaknya menahan "kerakusan" China di Laut China Selatan memicu keraguan terhadap komitmennya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
Pentingnya tindakan serius dan tegas dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman konflik Laut China Selatan tidak dapat dipandang enteng. Psikologi masyarakat dalam tahap yang positif perlu dijaga agar dapat menjadi sarana untuk mempersatukan bangsa dalam menghadapi ancaman bersama. Selain itu, wilayah konflik Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Kepentingan ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia terkait erat dengan wilayah ini. Oleh karena itu, menjaga kedaulatan atas wilayah tersebut bukan hanya masalah politik dan keamanan, tetapi juga masalah ekonomi yang sangat vital bagi kemajuan bangsa. Pemerintah Indonesia juga perlu bersikap ofensif dalam menjaga kepentingan nasionalnya di wilayah Laut China Selatan. Langkah-langkah diplomasi yang kuat dan tegas perlu dilakukan untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Dengan mempertahankan kedaulatan, Indonesia dapat memastikan akses terhadap sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan. Melalui kerja sama regional dan internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi ancaman konflik yang terus mengancam kedaulatan negara. Dalam upaya menjaga kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan, pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk institusi pertahanan, lembaga penelitian, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah dapat memperoleh dukungan yang kuat dalam menjaga kedaulatan negara.
Data terbaru menunjukkan bahwa sengketa atas wilayah ini semakin kompleks dan memerlukan tindakan serius serta tegas dari pemerintah Indonesia. Pentingnya tindakan serius dan tegas dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman konflik Laut China Selatan tidak boleh diabaikan begitu saja. Perlu dijaga psikologi masyarakat agar tetap positif, untuk menciptakan kesatuan dalam menghadapi ancaman bersama. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah dapat memperoleh dukungan yang kuat dalam menjaga kedaulatan negara. Agar dapat mengatasi ancaman konflik di Laut China Selatan dengan baik, pemerintah Indonesia perlu terus menerapkan diplomasi yang cerdas dan efektif. Langkah-langkah diplomasi yang kuat perlu diambil untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di wilayah tersebut.
Pada zaman sekarang pengambilan keputusan dan kebijakan luar negeri sudah terbuka luas tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga besar peran dari masyarakat. Media sosial adalah sarana paling besar bagi masyarakat untuk ikut berkomentar dan menyampaikan pendapat nya secara langsung. Hal yang penting diketahui adalah media sosial sangat memfasilitasi setiap ide dan gagasan setiap individu baik yang positif sampai yang bisa dikategorikan sebagai tidak bermoral. Tidak hanya sampai di situ, ide dan gagasan tersebut sangat besar peluangnya untuk menjadi besar dan masif seperti yang sering disebut dengan viral. Tentunya hal tersebut akan secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada masa sekarang tidak bisa pemerintah hanya mengerjakan apa yang mau dikerjakan tanpa memberi penjelasan ayng rinci kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat akan mendiskusikan bersama banyak orang di media sosial tanpa data dan fakta. Hal tersebut pasti akan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat dan bisa kegaduhan dalam masyarakat.
Kesimpulan dari esai ini adalah penting bagi pemerintah menjaga dan memantau isu laut Natuna Utara. Dari sudut pandang  realisme hal tersebut bisa mengurangi pengaruh Indonesia di dunia internasional, menurunkan citra, dan yang lebih buruk dapat mengganggu kepentingan nasional negara Indonesia. Sedangkan dari segi psikologi masyarakat, isu yang didiamkan dan tidak diselesaikan dengan tegas dan berani, dapat memicu gerakan sosial di dalam kehidupan masyarakat baik secara nyata maupun maya. Gerakan sosial tersebut berkecenderungan menuju hal yang lebih buruk yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Indonesia.
