Relevansi Reformasi Akutansi Sektor Publik terhadap Kondisi Pemerintah Indonesia

Oleh : Ni Wayan Yeni Praditha
Prodi Akuntansi FEB Universitas Mahasaraswati

Berbagai kritik muncul terhadap keberadaan sektor publik, dimana sektor publik dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan yang terjadi pada sektor swasta. Hal ini menyebabkan peran sektor publik dipertanyakan, sehingga pada tahun 1980-an sektor publik mengalami perubahan untuk memperbaiki kinerja di sektor publik. Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, menyebabkan terjadinya reformasi pada akuntansi sektor publik.

Reformasi akuntansi sektor publik ini, bermula dari fase akuntansi tradisional menuju akuntansi modern. Pada awalnya pembukuan akuntansi pemerintahan secara tradisional menganut basis akuntansi kas dengan pencatatan single entry. Akuntansi berbasis accrual dinilai dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan. Accrual basis ini lebih ditujukan pada penentuan biaya layanan dan harga yang dibebankan. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang optimal sehingga dapat memberikan gambaran kondisi keuangan secara menyeluruh.

Akuntansi sektor publik juga memiliki relevansi yang kuat terhadap keadaan reformasi bangsa Indonesia. Sejak pertengahan tahun 1998, Indonesia mulai melakukan serangkaian reformasi di segala aspek pemerintahan, khususnya di sektor publik dengan mereformasi dari sisi akuntansi sektor publik dan auditing sektor publik.. Keberadaan sektor publik dengan akuntansi sektor publik tidak dapat dipisahkan.  Akuntansi sektor publik merupakan garis inti bagi reformasi itu sendiri, karena akuntansi yang disusun sudah memiliki struktur dan diakui secara operasional.

Selain itu reformasi akuntansi juga memiliki kaitan erat dengan otonomi daerah. Otonomi daerah ini menjadi salah satu bagian dari reformasi sektor publik itu sendiri. Penerapan otonomi daerah pada masing-masing wilayah mampu memberikan kebebasan dalam pengalokasian keuangan daerah secara luas dengan menyusun sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi sektor publik yang berlaku.

Dalam upaya melaksanakan reformasi itu sendiri, akuntansi sektor publik juga memperkenalkan banyak paradigma dalam sistem keuangan pemerintahan di Indonesia, yang dapat dijadikan landasan dalam berfikir terhadap penerapan keuangan pemerintahan. Beberapa diantaranya adalah adanya konsep value for money dan public accountability, dimana kedua aspek tersebut sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) terutama dalam pengalokasian anggaran negara maupun daerah.