Analisis Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2023

Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 menunjukkan performa yang cukup signifikan dengan total pendapatan mencapai 1.870.117.413. Pendapatan ini terdiri dari berbagai sumber yang berbeda. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar 227.079.146, di mana pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 23.691.806, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4.832.210, dan lain-lain PAD yang sah mencapai 85.015.557. 

Selain PAD, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Kabupaten Dharmasraya, dengan total 707.813.633. Dari jumlah ini, Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi paling besar, yaitu 489.147.247, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus sebesar 183.418.902. Pendapatan dari bagi hasil pajak mencapai 16.318.233, dan bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam sebesar 18.929.252. 

Sumber pendapatan lainnya juga tidak kalah penting, dengan total mencapai 227.411.000. Ini termasuk pendapatan hibah sebesar 1.991.137, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar 48.627.485, serta dana penyesuaian dan otonomi daerah sebesar 63.086.878. 

Untuk menentukan apakah pendapatan ini telah melebihi target yang telah ditetapkan, kita memerlukan informasi lebih lanjut tentang target pendapatan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Namun, berdasarkan angka-angka tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya berhasil mengumpulkan pendapatan yang signifikan, terutama dari Dana Perimbangan, yang merupakan komponen terbesar dari total pendapatan.

Pada sisi pengeluaran, total pengeluaran daerah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 mencapai 1.644.599.665,05. Pengeluaran ini terbagi menjadi dua kategori utama: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja tidak langsung sebesar 32.691.823,26, belanja hibah sebesar 28.767.442,55, dan belanja tidak terduga sebesar 3.924.380,71. 

Sementara itu, belanja langsung mencakup jumlah yang lebih besar, yaitu 789.108.009,27. Dari total belanja langsung, belanja pegawai merupakan komponen terbesar dengan 373.990.257,24, diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 278.072.209,97, dan belanja modal sebesar 137.045.542,05. 

Untuk menilai apakah pengeluaran ini sudah sesuai dengan target, diperlukan informasi lebih lanjut mengenai anggaran belanja yang telah ditetapkan. Namun, pengeluaran terbesar pada belanja pegawai menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup besar pada belanja operasional, yang dapat mengurangi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan program-program yang dapat langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam analisis ini, terdapat beberapa kritik dan saran yang dapat diberikan untuk pengembangan daerah Kabupaten Dharmasraya kedepan. Pertama, kritik utama adalah mengenai konsentrasi belanja yang terlalu tinggi pada belanja pegawai. Ketergantungan yang tinggi pada belanja operasional ini bisa menjadi hambatan bagi alokasi dana yang lebih strategis dan produktif, seperti investasi pada infrastruktur dan program-program sosial yang langsung berdampak pada masyarakat.

Kedua, transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparan sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana dana digunakan dan dapat mendorong efisiensi dalam pengeluaran.

Untuk saran, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya disarankan untuk melakukan diversifikasi pendapatan dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi besar, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.