Ancaman boikot media yang dianggap 'menyerang' pemerintah dikeluarkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, Senin 21 Februari 2011. Selain menghentikan iklan dari instansi pemerintah, Dipo juga mengancam pemerintah akan meminta pejabat tidak melayani permintaan wawancara dari media-media tersebut.
Terkait pernyataannya itu, Dipo menegaskan, dirinya tidak pernah menginstruksikan jajaran pemerintah memboikot media yang mengkritik pemerintah. Boikot menurut Dipo hanya dilakukan kepada media yang terus menerus mendiskreditkan pemerintah, dengan niat membuat citra jelek.
"Beda antara kritik dan menjelek-jelekkan, karena kalau menjelek-jelekkan itu sudah ada tendensi mengungkit atau meningkatkan kebencian. Juga ada sesuatu yang bisa tujuannya tidak murni dalam pemberitaan," kata Dipo di Istana Bogor, 22 Februari 2011.
Dipo mengingatkan peran media dan pers sebagai pilar keempat demokrasi, sekaligus salah satu elemen pemangku kekuasaan. Karena itu Dipo menginstruksikan aksi boikot terhadap media yang terus mendiskreditkan pemerintah sebagai kritik terhadap peran media, yang juga harus bertanggung jawab terhadap rakyat.
Dipo menyesalkan adanya media massa yang terus menerus mendiskreditkan pemerintah. Menurutnya, media tertentu tersebut berperan membuat kesan Indonesia sebagai negara tidak aman. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak larinya investor. "Coba kita lihat, ada media TV, media koran yang tidak ada habisnya menjelekkan pemerintah," kata Dipo, di Istana Bogor, 21 Februari 2011.
Corong Beringin
Dipo kemudian mencontohkan ada media yang terus memutar gambar kejadian negatif yang terjadi, secara terus menerus. "Gambarnya diulang-ulang. Untuk memojokkan Pemerintah. Putar gambar berulang-ulang buat apa? Itu malah membuat investor lari, kalau TV itu Metro TV dan TVOne serta kalau media cetak Media Indonesia. Perlu diketahui bahwa media yang disinyalir tersebut merupakan media corong Partai Golkar atau "pohon beringin", ujarnya. Pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Namun, pemerintah mengancam akan memboikot media yang terus mendiskreditkan pemerintah.
"Saya bukan alergi kritik. Boleh dikritik, tapi kalau isinya akumulasi that is wrong (kesalahan)," kata bekas aktivis ini. "Kalau mereka sekarang tiap menit menjelekkan terus, (instansi pemerintah) tidak usah pasang iklan di situ." Tidak hanya mengancam boikot iklan, Dipo juga mengancam pemerintah akan meminta pejabat tidak memasang orang untuk wawancara. "Orang yang diinterview saat prime time (waktu tayang utama) tidak usah datang yang dari pemerintah. Karena kita ngomong apapun salah, dijelaskan pun salah," ujarnya.
Kader Beringin Mengamuk
Kader Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengecam pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang memerintahkan instansi pemerintah agar tidak memasang iklan kepada media yang gemar mendeskreditkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa menggunakan anggarannya untuk menekan media.
Harry menjelaskan, selama ini plafon anggaran untuk iklan pemerintah tidak jelas tercantum di APBN. Anggaran iklan itu masuk dalam anggaran belanja barang sebesar Rp132 triliun tahun ini. "Namun belanja iklannya tidak tahu, tiap-tiap kementerian/lembaga biasanya ada belanja iklan," ujarnya kepada VIVAnews, di Jakarta, Selasa, 22 Februari 2011.
