Dirinya juga tidak setuju dengan adanya iklan pemerintah atau BUMN yang tidak pada tempatnya atau tidak ada tujuan sosialiasi kepada masyarakat. Iklan pemerintah tetap perlu, sepanjang menyangkut kepentingan masyarakat."Misalnya sosialiasi penurunan tarif, itu perlu disosialisasikan. Kalau gambar menteri saja dan tidak ada hubungannya dengan masyarakat itu pemborosan," ujarnya.
Pihaknya juga akan mengecek berapa anggaran pemerintah yang dihabiskan untuk iklan kepada media. Apalagi, banyak tudingan iklan pemerintah gencar dilakukan di akhir tahun, karena rendahnya penyerapan anggaran. "Kita akan tanya kepada pemerintah, berapa anggaran yang harus dihabiskan untuk iklan ini," tambahnya.
Di sisi lain, ia tidak setuju adanya perintah untuk memboikot media yang gemar mengkritik pemerintah. Jika pemerintah salah dan tidak mau dikritik, sama halnya dengan pemerintah masa orde baru.
Sekarang justru menggunakan alat pemerintah untuk menyerang balik media. Hal itu tidak bisa dibenarkan. "Itu merupakan pilihan masing-masing kelembagaan mereka untuk memasang iklan atau tidak. Masing-masing pihak mempunyai standar, bukan standar anti seperti itu, itu sangat subyektif," tegasnya. (mhd dari berbagai sumber)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
