RAPBN 2023 Pembangunan untuk Rakyat

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 menjadi salah satu bahasan di media yang dinamis. Pemberitaan mengenai APBN tersebut memiliki sentimen positif diiringi dengan optimisme dan ungkapan kepercayaan diri Pemerintah terhadap perekonomian Indonesia pada 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui pidatonya di DPR menegaskan bahwa RAPBN tahun 2023 dirancang fleksibel guna mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang masih membayangi. 

Dengan demikian, artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tetap menjadi shock absorber dalam meredam gejolak eksternal, termasuk tekanan inflasi tinggi dan risiko geopolitik yang ditimbulkan dari perang Rusia vs Ukraina.

Pemerintah telah menetapkan defisit anggaran tahun 2023 untuk berada di level 2,85% PDB atau setara Rp598,2 triliun. 

Defisit anggaran akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. 

Pembiayaan APBN 2023 akan lebih banyak digelontorkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sebesar Rp85,3 triliun. 

Urutan kedua yang menerima dana alokasi kas negara terbesar adalah klaster pendidikan sebesar Rp 69,5 triliun. Dana tersebut akan dikucurkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta riset dan penelitian.

APBN 2023 diharapkan dapat dirasakan efeknya secara langsung oleh rakyat  | ilustrasi via kompas.com

Sentimen pemberitaan 

Pemberitaan mengenai APBN tersebut memiliki sentimen positif diiringi dengan optimisme dan ungkapan kepercayaan diri Pemerintah terhadap perekonomian Indonesia pada 2023. 

Narasi yang muncul adalah defisit anggaran tahun 2023 untuk berada di level 2,85% Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp598,2 triliun. Angka ini memunculkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,3% hingga 5,9%.

Narasi mengenai APBN menggunakan framing bahwa Pemerintah perlu menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan. 

Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, yang disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan.

ekonomi rakyat merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dari tahun ke tahun | komps.com

Tuntutan APBN 2023

Narasi mengenai APBN juga diiringi tuntutan dari Key Opinion Leader (KOL) terhadap Pemerintah. Tuntutan tersebut antara lain peningkatan perekonomian yang dirasakan langsung oleh rakyat tidak hanya jangka panjang, tetapi jangka menengah dan pendek.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Abidin Fikri, mengatakan bahwa volume APBN yang terus meningkat setiap tahun seharusnya paralel dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun pangan. Pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi melalui reformasi birokrasi yang nyata dengan memanfaatkan teknologi sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja serta sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Senada dengan Abidin Fikri, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan, menyetujui pemanfaatan belanja negara harus dirasakan rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, termasuk pangan. 

Subsidi di bidang energi perlu mendapat perhatian serius demi keberlanjutan APBN pada masa yang akan datang. Pemerintah harus berani menerapkan kebijakan yang tidak populis, yaitu menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, jika orientasinya adalah menyelamatkan kesinambungan APBN dalam jangka menengah dan panjang.

Narasi lain juga diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, bahwa belanja negara saat ini didominasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur sehingga dampaknya baru bisa dirasakan sekitar 15 tahun lagi. 

Sangat penting adanya pembangunan dalam jangka pendek, salah satunya revitalisasi pertanian. Dengan memprioritaskan pertanian, maka manfaatnya bisa lebih terasa, ekonomi rakyat lebih bergerak, dan bisa mendukung program kemandirian pangan.

Narasi terkait subsidi BBM yang akan dikurangi menjadi salah satu sorotan

Optimisme dan Kepercayaan Rakyat

Pemberitaan mengenai mengenai ancaman APBN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional ditengah wacana krisis dan kenaikan harga BBM bersubsidi. Diharapkan narasi ini dapat meningkatkan kondusivitas masyarakat yang diprediksi akan terganggu oleh narasi kenaikan harga BBM dapat menjatuhkan daya beli masyarakat yang belum pulih akibat krisis berkepanjangan.

Salah satu narasi yang perlu diwaspadai adalah mendiskreditkan upaya pengendalian dari Pemerintah serta memunculkan provokasi untuk protes melalui aksi unjuk rasa. Terlebih ancaman kenaikan harga BBM pada masa lalu sering memunculkan aksi dalam jumlah besar.

Atas hal tersebut, diperlukan adanya narasi secara komprehensif bahwa Pemerintah berupaya secara optimal untuk menerapkan APBN dengan cara terbaik untuk mengendalikan segala ancaman perekonomian pada tahun 2023 mendatang. Diperlukan transparansi dalam aspek keuangan dan progres pengendalian inflasi serta pemulihan ekonomi nasional, agar masyarakat mempercayai serta memunculkan optimisme terhadap Pemerintah. Kepercayaan rakyat dapat diraih dengan transparansi.