Mohon tunggu...
YASIR
YASIR Mohon Tunggu... Mahasiswa - MAHASISWA

Mengajarkan berfikir kritis untuk masyarakat indonesia, dan berbagi pengetahuan lain.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

saatnya mengembalikan arti replubik yang sesungguhnya di indonesia

6 Januari 2025   17:15 Diperbarui: 6 Januari 2025   17:13 15
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
gambar dari fahum.umsu.ac.id (Pasal-Pasal dan Undang-Undang yang Mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam perjalanan sejarah, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai sebuah republik yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, makna sejati republik sering kali tergerus oleh berbagai tantangan, mulai dari kurangnya kebebasan berpendapat hingga minimnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Artikel ini akan mengulas kembali apa yang sebenarnya dimaksud dengan republik dan bagaimana kita bisa mengembalikan esensi sejatinya di Indonesia.

Apa Itu Republik?

Secara etimologis, kata "republik" berasal dari bahasa Latin res publica, yang berarti "kepentingan umum". Dalam bentuk pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemimpin dipilih untuk melayani mereka. Republik mengutamakan:

  1. Kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat.
  2. Kebebasan berpendapat, yang menjadi pilar utama untuk menjaga pemerintahan tetap akuntabel.
  3. Pemerintahan yang responsif, yang mendengarkan kritik dan masukan demi menciptakan kebijakan terbaik.

Kebebasan Kritik dalam Republik

Sebagai sebuah republik, Indonesia seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagai hak dasar rakyat. Kritik terhadap pemerintah---baik presiden, menteri, maupun institusi negara---bukanlah ancaman, melainkan sebuah bentuk partisipasi aktif rakyat dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kritik sering kali dianggap sebagai ancaman politik atau gangguan terhadap stabilitas. Padahal, kritik yang konstruktif adalah fondasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Dengan membiarkan rakyat berbicara, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan aspirasi mereka dengan lebih baik.

Pemerintah yang Responsif

Salah satu tantangan utama republik di Indonesia saat ini adalah minimnya respons pemerintah terhadap suara rakyat. Banyak kebijakan yang diambil tanpa melibatkan dialog yang cukup dengan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan semangat republik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pemerintah yang responsif seharusnya:

  1. Mendengar Kritik: Kritik bukan musuh, melainkan sumber masukan untuk perbaikan.
  2. Membangun Dialog: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik.
  3. Menimbang Aspirasi Rakyat: Keputusan yang baik adalah yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mayoritas rakyat.

Mengapa Kemaslahatan Rakyat Penting?

Dalam republik sejati, tujuan akhir dari segala kebijakan adalah kemaslahatan rakyat. Kemaslahatan mencakup kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, kebebasan politik, dan keamanan. Dengan mendengarkan rakyat dan membuka ruang untuk negosiasi, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misalnya, dalam isu kenaikan harga bahan pokok, pemerintah yang responsif akan mempertimbangkan kondisi rakyat kecil sebelum mengambil keputusan. Negosiasi antara kepentingan pemerintah dan rakyat menjadi kunci untuk mencapai solusi yang adil.

Menghidupkan Kembali Semangat Republik

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun