Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika---berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam konstitusi pun, kebebasan beragama dijamin sebagai hak setiap warga negara.Â
Namun, dalam praktiknya, kebebasan beragama di Indonesia masih sering menghadapi tantangan dan batasan, baik dari masyarakat maupun kebijakan negara.
Mengapa kebebasan beragama sulit diterima di Indonesia? Mari kita telaah beberapa faktor penyebabnya.
1. Dominasi Agama Mayoritas dalam Budaya
Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, pandangan masyarakat terhadap agama sering kali didominasi oleh nilai-nilai Islam. Ini berarti bahwa ada kecenderungan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang agama mayoritas. Seseorang yang memiliki keyakinan yang berbeda, atau memilih untuk tidak beragama sama sekali, sering kali dianggap sebagai "melenceng" dari norma sosial yang berlaku.
Budaya yang terbentuk dari dominasi agama mayoritas ini berpotensi memunculkan eksklusivitas, di mana pandangan yang berbeda dianggap ancaman. Sikap ini muncul tidak hanya di kalangan mayoritas agama tertentu saja, tetapi juga di kelompok agama lain yang mendominasi suatu wilayah.
2. Rendahnya Pendidikan Tentang Toleransi
Sistem pendidikan di Indonesia masih cenderung fokus pada pengajaran agama masing-masing tanpa banyak memberikan pendidikan multikultural yang mendorong pemahaman terhadap keragaman keyakinan. Kurangnya pendidikan tentang toleransi beragama membuat masyarakat cenderung melihat perbedaan sebagai sesuatu yang harus dihindari atau dicurigai.
Sementara pendidikan agama penting, pendidikan tentang keragaman dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain tidak kalah penting. Literasi tentang pluralisme dan kebebasan beragama seharusnya menjadi bagian dari kurikulum nasional agar generasi muda memahami pentingnya menghargai perbedaan.
3. Pengaruh Media Sosial dan Penyebaran Informasi yang Bias
Di era digital, media sosial memainkan peran besar dalam membentuk pandangan masyarakat. Sayangnya, media sosial juga bisa menjadi ruang bagi intoleransi dan prasangka berkembang. Isu-isu agama yang sensitif sering kali dipelintir atau dibesar-besarkan untuk tujuan tertentu, baik politik maupun ekonomi. Kasus-kasus tentang seseorang yang dianggap melenceng dari ajaran agama tertentu sering kali menjadi bahan perdebatan panas di media sosial dan dihakimi secara sepihak.
Narasi kebencian yang dibagikan secara viral dapat memengaruhi pandangan masyarakat secara signifikan, menyebabkan munculnya penolakan atau bahkan tindakan kekerasan terhadap mereka yang berbeda pandangan. Padahal, informasi yang disebarkan belum tentu akurat atau didasarkan pada fakta yang sebenarnya.
4. Kebijakan Negara yang Masih Terbatas
Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, implementasi kebijakan di tingkat lokal dan nasional sering kali terbatas. Negara mengakui hanya enam agama resmi, dan mereka yang memilih keyakinan di luar agama-agama tersebut sering kali menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan beragama mereka. Kebijakan ini menghambat individu yang memilih jalur kepercayaan lain atau yang memilih untuk tidak beragama sama sekali.
