Dari dulu hingga sekarang NTT selalu identik dengan kemiskinan, keterbelakangan. Kenyataan lain yang menggelitik nurani adalah munculnya human trafficking, dan maraknya pekerja illegal di luar negeri yang berasal dari NTT. Di tengah situasi seperti ini, masih banyak pejabat di NTT dengan caranya masing-masing hanya ingin memperkaya dirinya sendiri dengan mencuri uang rakyat.
Satu peristiwa yang menggegerkan NTT saat ini adalah OTT yang dilakukan KPK pada hari Minggu 11 Pebruari 2018 terhadap salah seorang kepala daerah sekaligus calon gubernur NTT. Dalam catatan penulis, ini merupakan OTT pertama yang dilakukan KPK terhadap pejabat di NTT.
Peneliti Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KKPOD) Arman Suparman mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK ini. Menurutnya, selama ini NTT selalu dinilai berada pada zona rawan korupsi. Praktik korupsi di NTT merupakan wajah kejahatan yang sempurna. Hal senada juga disampaikan oleh Peneliti Formappi, Lucius Karus bahwa korupsi di NTT sudah berada pada tahapan yang akut. Sebab, aparat penegak hukum kadang menjadi bagian dari lingkaran korupsi (BeritaSatu.com).
Miris. Tetapi itulah faktanya. Begitulah NTT dalam wajah sesungguhnya. Sebagai putera NTT, saya hanya bisa berceloteh layaknya anak ayam yang ditinggalkan induknya. Namun, saya merasa itu lebih baik ketimbang memilih diam dan membiarkan semuanya terjadi. Menurut saya warga NTT apatis terhadap keadaan yang menimpah dirinya.
Sebab, umumnya masyarakat NTT hanya menikmati euforia politik sesaat yakni hanya pandai berteriak mendukung calonnya pada saat kampanye pemilihan DPRD, Kepala Daerah, dan Kepala Desa setelah itu diam dan tak peduli lagi dengan keadaan selanjutnya. Ya, diam asal aman, asal masih bisa makan nasi, asal tubuh sehat, itu sudah cukup.
Para pejabat yang licik-cerdik bisa saja berpikir begini: “Selagi masyarakat tidak sanggup bersuara karena tingkat pendidikan yang rendah, mumpung masyakatnya masih bisa dikibuli dengan sekotak nasi, segelas aqua, sebungkus gula-gula, ayo kita ramai-ramai korupsi.” Hemat saya, rendahnya kontrol masyarakat karena (maaf) SDM rendah inilah menjadikan NTT sebagai surganya para koruptor.
OTT KPK terhadap salah seorang kepala daerah di NTT mestinya membuka mata masyarakat NTT untuk berani kritis terhadap kenyataan. Inilah saatnya semua pihak terlibat aktif utuk mengawasi atau memantau titik-titik yang menjadi ladang bagi para koruptor, yakni tentang perizinan dan persekongkolan antara eksekutif dan legislatif terhadap proyek pembangunan infrastruktur di NTT.
Ini juga menjadi kesempatan buat KPK untuk mengarahkan pandangannya ke NTT. Sebab, sejujurnya patut diduga bahwa hampir semua daerah kabupaten di NTT melakukan praktek korupsi dengan sangat rapi. Koruptor itu sangat lihai dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang tepat sesuai prosedur. Namun, fakta kehidupan masyarakat NTT tak seindah atau serapi laporan tertulis.
Semoga ‘celoteh’ sederhana ini menggugah nurani masyarakat umumnya dan masyarakat NTT khususnya serta semua pihak terkait yang peduli terhadap pemberantasan korupsi demi pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa.