Dalam wawancaranya dengan media online Sportiplus.com, Rabu, 25 Juli 2012, Djamal Aziz, anggota DPR dari Partai Hanura yang juga wakil ketua JC PSSI, menyatakan bahwa hingga kini JC PSSI belum juga mendapatkan legalitas dari AFC, apalagi FIFA. Untuk itu Djamal Aziz berjanji akan terus mengejarnya. "Itu juga yang jadi masalah. Kami sadar betapa penting legalitas itu. Secara lisan sudah diucapkan Johnson, tapi kami minta surat agar lebih kuat. Itu jadi pegangan JC PSSI dalam menunaikan tugas," tegas Djamal kepada sportiplus.com, Selasa (24/7).
"Hingga kini, surat legalitas dari AFC yang diketahui FIFA belum turun. Padahal, kami sudah minta itu pada rapat I JC PSSI 12 Juli 2012," lanjut Djamal. Menurutnya, tanpa surat itu, JC PSSI bukan apa-apa. Hasil kerjanya bisa tidak dianggap AFC dan FIFA karena keberadaannya pun tidak jelas.
http://m.sportiplus.com/read-news-1-1-15649-jc-pssi-terus-kejar-legalitas.html
Membaca pernyataan Djamal Aziz di Sportiplus.com tersebut timbul pertanyaan. Mengapa harus mempertanyakan legalitas Joint PSSI Committee (JC) ? Bukankah sudah jelas JC dibentuk berdasarkan MoU antara PSSI, ISL, dan KPSI dan ditandatangani juga oleh perwakilan FIFA dan AFC sebagai saksi-saksi? Bukankah JC dibentuk oleh PSSI dan ISL/KPSI, bukan oleh AFC? Bukankah wakil-wakil PSSI dan ISL/KPSI di JC telah ditunjuk secara resmi oleh masing-masing pihak? Bukankah JC bukan badan adhoc dari AFC seperti halnya tim Task Force AFC, sehingga tidak memerlukan SK pengesahan dari AFC? Ataukah dari pihak ISL/KPSI yang tidak yakin dengan legalitas mereka sendiri sehingga mempertanyakan legalitas JC yang ikut mereka bentuk sendiri? Bukankah ISL bukan liga yang legal, karena tanpa mandat dari PSSI? Bukankah KPSI bukan federasi sepakbola Indonesia yang legal di mata FIFA? Entahlah, saya hanya bisa bertanya-tanya. Seperti halnya saya terus bertanya-tanya mengapa PT LI menolak diaudit oleh Deloitte yang telah ditunjuk oleh PSSI.
