Mawardy Nurdin, Anggota Exco PSSI yang Low Profile

[caption id="" align="aligncenter" width="457" caption="Mawardy Nurdin"][/caption] Pria kelahiran Sigli, 30 Mei 1954, ini adalah seorang Anggota Exco PSSI yang terkesan low profile karena namanya jarang terdengar dalam pemberitaan sepakbola Indonesia meskipun menjabat sebagai Anggota Executive Committee PSSI sejak Juli 2011. Baru pada tanggal 27 Februari 2013 yang lalu namanya turut menghiasi pemberitaan karena turut hadir dalam rapat di Kantor PSSI yang disinyalir tidak sesuai dengan Statuta PSSI. Secara nasional, publik memang tidak familiar dengan namanya, namun di Kota Banda Aceh dia adalah orang nomor satu. Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc menjabat Walikota Banda Aceh sejak 20 Februari 2007 s/d Sekarang, atau sudah memasuki periode kedua. Sebelum menjabat Walikota Banda Aceh, alumni ITB Bandung (1972 s/d 1978) dan University of New South Wales - Sydney (1990 s/d 1992) ini merintis karir di lingkungan Pekerjaan Umum. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Provinsi DI Aceh pada tahun 2003-2005. Setelah terjadinya musibah Tsunami yang turut merenggut nyawa Walikota Banda Aceh saat itu, Syarifuddin Latief, Mendagri kemudian menunjuk Mawardy menjadi Pejabat Walikota sebelum akhirnya terpilih secara definitif dalam Pilkada 2007. Mawardy juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Provinsi Aceh periode 2010-2015 setelah terpilih secara aklamasi pada Musda 2010. Mawardy Nurdin menyatakan, dirinya bersedia dicalonkan menjadi Ketua Demokrat Aceh dan terpilih, pertama karena visi dan misi Partai Demokrat sesuai dengan apa yang diinginkannya, yakni berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat tanpa KKN. Dikatakannya, jika ada pihak-pihak tertentu yang mengkaitkan kasus Bank Century ada hubungannya dengan Partai Demokrat, hal itu belum bisa dipercaya.“Masyarakat memilih Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI untuk yang kedua kali, karena keberhasilannya dalam melakukan reformasi sistem pemerintahan yang baik dan bersih, tanpa KKN,”ujarnya. Mengingat posisinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, tentunya publik pun tidak perlu heran apabila Mawardy sebagai Exco PSSI mendukung penuh langkah Menpora Roy Suryo meskipun tidak sesuai Statuta. Namun yang patut ditunggu dari dirinya adalah komitmennya terhadap reformasi sistem pemerintahan yang baik dan bersih, tanpa KKN, sebagaimana yang pernah diucapkannya sebagai politikus. Akankah dia mampu menerapkannya di PSSI, ataukah kata-kata itu hanya omong kosong dari dirinya sebagaimana dipertotonkan oleh para politikus yang telah menjadi pesakitan saat ini. Waktu yang akan menjawab. Sumber: http://www.bandaacehkota.go.id/index.php/profil-organisasi/pimpinan-daerah/walikota http://mawardy-nurdin.blogspot.com/ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=223736:mawardi-nurdin--kami-bukan-pengkhianat&catid=13:aceh&Itemid=26 http://www.mediaindonesia.com/webtorial/tanahair/?bar_id=MjAyODQw http://suarademokrat.com/news/media-kat.php?module=detailberita&id=93